//
you're reading...
GCG

[God] Corporate Governance: CG Perspektif Islam

Corporate governance (tatakelola perusahaan) menjadi fokus publik sejak terjadinya skandal akuntansi tahun 2002. “Krisis” ini yang menghancurkan Enron, Worldcom dan sejumlah perusahaan multinasional lainnya. Catatan tentang terjadinya krisis terakhir seperti krisis Asia 1997, krisis Amerika dan Keuangan Global 2008 dan krisis Eropa 2011 tidak bisa dipisahkan dari lemahnya penerapan tatakelola (CG).

Dalam setiap masanya, regulator juga mengeluarkan kebijakan responsif untuk meredam dampak krisis, namun krisis-krisis berikutnya tetap saja terjadi. Tahun 2002 misalnya, Badan Pengawas Pasar Modal Amerika, SEC (Securities Exchange Commission) mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act 2002 yang memberikan ketentuan mengenai akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi pada perusahaan publik serta termasuk pula tata cara pengelolaan data (Vibiznews, 2007). OECD  (Organisation for Economic Co-operation and Development), sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, menerbitkan prinsip-prinsip  corporate governance tahun 2004.

Tetapi krisis tetap terus terjadi, setidaknya krisis Amerika dan Keuangan Global 2008 dan krisis Eropa 2011. Apa yang salah?. Chapra (2000, xx) mengomentari dalam pendahuluan bukunya “Sistem Moneter Islam” bahwa wujud dan berulangnya “krisis” dalam substansi yang sama disebabkan oleh pemecahan yang ditawarkan hanya bersifat gejala (symptom). Layaknya obat analgesic yang mengurangi rasa sakit bersifat temporer.

Shareholder vs stakeholder

Terjadinya krisis oleh lemahnya tatakelola disebabkan wujudnya asymmetric information antara principal dan agent, atau yang lebih dikenal dengan agency problem dalam agency theory (Hart, 2005; Vishny, 1997). Agency problem tersebut terjadi karena faktor adverse selection dan moral hazard. Hubungan principal-agent ini menjelaskan bahwa konsep CG yang dibentuk adalah dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham, atau yang disebut shareholder based CG. Artinya, esensi CG ini merupakan mekanisme insentif bagi manajer untuk menjaga dan memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Dusuki, 2007). Dalam substansi yang lebih luas, CG merupakan serangkaian mekanisme untuk menjaga kepentingan pihak investor luar dari tindakan pihak internal (Ahmed, 2002).

Belakangan, mulai ada pergeseran mekanisme CG yang lebih komprehensif, tidak lagi menjadikan pemegang saham sebagai fokus utama. Keputusan bisnis manajer dan kinerja perusahaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pemegang saham tetapi juga memberikan eksternalitas bagi stakeholder lainnya. Meskipun stakeholder tidak memiliki kontrak tertulis dengan perusahaan, tetapi ikut menanggung eksternalitas seperti polusi, berkurangnya manfaat lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, stakeholder dianggap pihak yang harus menjadi fokus dalam implementasi CG. Perhatian ini selanjutnya melahirkan konsep CG yang dikenal dengan stakeholder based CG. Ada peralihan dari shareholder based CG ke stakeholder based CG (Dusuki, 2007). Hal ini kemudian diadopsi oleh OECD yang mendefenisikan CG sebagai kerangka hubungan dan interaksi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan seluruh stakeholder dalam melakukan pencapaian dan monitoring terhadap tujuan perusahaan.

Pergeseran ini juga terlihat dari teori Barat tentang model CG. Terdapat 2 (dua) model pengembangan CG di Barat yaitu Anglo-American model yang lebih menekankan perhatian CG terhadap pemegang saham, dan Franco-German model yang menekankan implementasi CG bukan hanya pada pemegang saham tetapi juga kepentingan stakeholder lainnya (Ahmed, 2002).

[God] Corporate Governance

Isu CG dalam Islam bukanlah hal yang asing. Nilai CG seperti tanggung jawab, transparansi,  independensi, keadilan, disiplin, profesional, kepedulian adalah nilai yang sudah terintegrasi dengan akhlak Islam dan seorang muslim dalam aktifitasnya (Dusuki, 2007). Pemenuhan prinsip syariah merupakan elemen vital yang membedakan ekonomi Islam dengan konvensional. Dalam konteks CG dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep CG yang lebih luas dari CG konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri. Penjagaan Islam tentu merupakan bagian dari menjalankan ibadah kepada Tuhan, Allah SWT. Sehingga, bisa dikatakan GCG dalam perspektif Islam, tidak lagi hanya sekedar “Good” tetapi lebih berorientasi pada “God”/Tuhan. GCG yang dibangun dengan paradigma “God” menjadikan pelaksananya merasa terawasi dalam semua kondisi dalam menjaga kepentingan semua stakeholder. Paradigma “God” meyakini bahwa Tuhan/Allah SWT adalah zat Yang Maha Melihat, Mendengar dan Berkuasa atas segalanya.

Dalam tataran praktis, stakeholder yang dimaksud memiliki cakupan lebih luas dari stakeholder versi konvensional. Pellegrini (2005) merinci bahwa stakeholder versi konvensional adalah nasabah deposan dan masyarakat, sedangkan dalam versi Islam, stakeholder tersebut meliputi deposan, investment account holder (IAH), masyarakat dan umat pada umumnya. Umat yang dimaksud tidak terbatas pada manusia, tetapi semua makhluk Allah yang ada termasuk tumbuhan dan hewan atau lingkungan.

Beragamnya stakeholder menimbulkan banyak kepentingan. Dalam konteks CG, pemenuhan berbagai kepentingan ini akan menimbulkan trade-off antar kepentingan (McVea, 2001). Fokus terhadap bottom-line bagi pemegang saham akan menimbulkan pengurangan terhadap kepentingan stakeholder lainnya seperti karyawan, lingkungan, masyarakat publik, dan sebagainya. Untuk itu, dalam Islam dikenal prinsip maslahah. Imam Alghazali memperkenalkan prinsip maslahah atau yang dikenal dengan maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syatibi memperkenalkan hirarki maslahah menjadi dharuriyyat, haajiyyat dan tahsiniyyat. Hirarki ini menunjukkan skala proritas pemenuhannya (Dusuki, 2007).

Dalam tataran teknis, Chapra melakukan mapping terhadap key player CG dalam lembaga keuangan syariah menjadi 4 kelompok yaitu (i) lingkungan yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan hukum secara keseluruhan, pemerintah (hukum dan regulasi untuk LKS,  dan system akuntansi; (ii) institusi publik yang meliputi pengawas dan asosiasi perbankan; (iii) perusahaan yang meliputi pemegang saham, dewan direksi, manajemen senior, audit internal, karyawan dan DPS; dan (iv) lainnya yang meliputi deposan, auditor eksternal dan auditor syariah (Ahmed, 2002).

Dewan Pengawas Syariah

Seperti yang digambarkan Pellegrini (2005) dan Ahmed (2002), terdapat pemain kunci yang khas dalam pelaksanaan GCG dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah pihak yang melakukan audit syariah selain audit yang lazim untuk memastikan pelaksanaan GCG yang berbasis “God”.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah (Skully, 2011) yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004). Calon anggota DPS diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN. Bank syariah wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Di Indonesia, setidaknya DPS memiliki 3 peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank, yaitu (i) sebagai konselor dan penasehat bagi dewan direksi dan manajemen terkait pemenuhan prinsip syariah; (ii) sebagai mediator antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional terkait fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah; dan (iii) sebagai representative dari Dewan Syariah Nasional terkait implementasi fatwa-fatwa DSN (Arifin, 2005).

Menurut Rifat Abdul Karim (Suprayogi, 2007), terdapat 3 (tiga) model keberadaan organisasi DPS di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu (i) advisor model, DPS bertindak sebagai advisor dan bekerja secara part time dan datang ke bank jika dibutuhkan; (ii) supervisor model, DPS berfungsi sebagai pengawas yang melakukan diskusi rutin dengan manajemen terkait pemenuhan prinsip dalam produk, jasa dan operasional; dan (iii) sharia department model, organisasi DPS yang berbentuk departemen khusus yang bekerja secara full time dan dibantu oleh staf dalam melakukan pengawasan dibawah pengawasan seorang ahli.

Penutup

Islam menjadikan nilai-nilai GCG menjadi nilai yang inheren, tidak saja pada level perusahaan, tetapi menyatu dalam setiap tindakan individu sebagai pelaksana dari GCG. Paradigma yang dibangun dalam GCG dalam perspektif Islam berbasis stakeholder yang menyeluruh. Stakeholder utamanya adalah Islam itu sendiri. Penjagaan nilai Islam berarti pelaksanaan perintah Tuhan. Sehingga GCG tidak lagi sekedar bermakna “good” tetapi harus dimaknai sebagai “God” corporate governance, tatakelola yang melandaskan pada nilai-nilai ke-Tuhan-an yang mulia.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hadis hari ini

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"
February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Follow me !

%d bloggers like this: