//
you're reading...
Auditing, Ekonomi Islam, GCG

Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah di Bank Syariah

Tulisan ini dimuat di SEBI Islamic Economics & Finance Journal Vol.04, No.1, Oktober 2011 M/Dsulqaidah 1432 H

Abstract

The sharia compliance are disclosured by Islamic Banks will bridge the asymmetric informations for all stakeholders. The disclosure will differ the Islamic banks to the conventional regarding implementation of GCG. This exploratory study implemented to 3 islamic banks in Indonesia. The content analysis is taken by 2 measurement tools i.e disclosure index (DI) and disclosure length (DL). The findings explain the different disclosure of Islamic banks. This study express the Islamic bank has responded the critism in previous studies that claim the SSB roles. The Islamic bank has structured a Laison Officer or Internal Shariah Review (ISR) as the internal representative of SSB in monitoring the daily operation of the Islamic banks.   

Keywords: sharia compliance, SSB, content analysis

1.    Pendahuluan

Industri keuangan Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan asset per tahun mencapai dua digit (Kpodar, 2010) atau 15-20% (Ilias, 2010). Sedangkan dalam beberapa bank mengalami pertumbuhan sampai 40% per tahun (Nelson, 2007). Seperti yang diklaim oleh Chapra dan Ahmed, perkembangan bank syariah telah terjadi sejak lebih 25 tahun yang lalu atau sejak 1970an (Ilias, 2010). Suleiman menyebutkan jumlah bank syariah di dunia mencapai 180 bank pada tahun 1999 (Syafei, 2005) dan 280 lembaga keuangan syariah pada tahun 2008 (Iqbal, 2010) di lebih dari 40 negara (Ilias, 2010). Secara global, total asset keuangan syariah mencapai 1 triliun dolar per 2010 (Ilias, 2010; Iqbal, 2010). The International Organization of Securities Commissions memprediksi pada tahun 2015, 1.2-1.6 milyar muslim di dunia memiliki simpanan di lembaga keuangan syariah (Kpodar, 2010). Indonesia, per September 2011, telah memiliki 11 BUS, 23 UUS dan 154 BPRS dengan jumlah kantor sebanyak 2.011 kantor. Total asset dan DPK yang dimiliki mencapai masing-masing lebih dari 123 milyar rupiah dan 97 milyar rupiah (BI, 2011).

Bank syariah harus melakukan operasional sesuai dengan prinsip syariah karena merupakan bagian dari institusi keuangan Islam (Rahman A. R., 2008; Syafei, 2005). Inilah yang dikenal dengan syariah compliance dalam bank syariah. Untuk memastikan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rahman A. R., 2008).

Sharia compliance adalah elemen tata kelola perusahaan (good corporate governance-GCG) yang sentral dalam institusi syariah (Pramono, 2007; Lewis, 1999). Keberadaannya membedakan dengan struktur GCG di institusi konvensional (Lewis, 1999). Peran ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa operasional institusi [bank] syariah memenuhi prinsip syariah (Alaro, 2009).

Sejak tahun 2002, dengan skandal akuntansi Enron dan Worldcom, GCG merupakan elemen yang menjadi keniscyaan dan harus ada dalam perusahaan. Banyak negara telah menyusun aturan pelaksanaan GCG. Menanggapi hal tersebut, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) telah menyusun Governance Standards for for Islamic Financial Institution (GSIFI) (Pramono, 2007). Setiap perusahaan diwajibkan untuk melaporkan penerapan GCG kepada publik sebagai transparansi penjagaan kepentingan publik. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/200 tanggal 7  Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan  Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada BI dan stakeholder lainnya.

2.      Good Corporate Governance

Corporate governance (CG) merupakan elemen vital dalam operasional perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan publik (OECD, 2004). Isu CG menjadi keniscayaan sejak terjadinya tuntutan publik terhadap manajemen karena berbagai skandal bisnis yang terjadi seperti Enron dan Woldcom pada tahun 2002 (Ahmed, 2002; Pramono S. , 2007; Skully, 2011). Ini terjadi karena wujudnya asymmetric information antara principal dan agent, atau yang lebih dikenal dengan agency problem dalam agency theory (Hart, 1995; Vishny, 1996; Ahmed, 2002). Agency problem tersebut terjadi karena faktor adverse selection dan moral hazard. Hubungan principal-agent ini menjelaskan bahwa konsep CG yang dibentuk adalah dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham, atau yang disebut shareholder based CG. Artinya, esensi CG ini merupakan mekanisme insentif bagi manajer untuk menjaga dan memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Dusuki, 2007). Dalam substansi yang lebih luas, CG merupakan serangkaian mekanisme untuk menjaga kepentingan pihak investor luar dari tindakan pihak internal (Ahmed, 2002) dikutip dari Vishny, 1999)

Belakangan, mulai ada pergeseran mekanisme CG yang lebih komprehensif, tidak lagi menjadikan pemegang saham sebagai fokus utama. Keputusan bisnis manajer dan kinerja perusahaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pemegang saham tetapi juga memberikan eksternalitas bagi stakeholder lainnya. Meskipun stakeholder tidak memiliki kontrak tertulis dengan perusahaan, tetapi ikut menanggung eksternalitas seperti polusi, berkurangnya manfaat lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, stakeholder dianggap pihak yang harus menjadi focus dalam implementasi CG. Perhatian ini selanjutnya melahirkan konsep CG yang dikenal dengan stakeholder based CG. Ada peralihan dari shareholder based CG ke stakeholder based CG (Dusuki, 2007; Guillén, 2004). Hal ini kemudian diadopsi oleh OECD yang mendefenisikan CG sebagai kerangka hubungan dan interaksi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan seluruh stakeholder dalam melakukan pencapaian dan monitoring terhadap tujuan perusahaan (OECD, 2004).

Pergeseran ini juga terlihat dari teori Barat tentang CG. Terdapat 2 (dua) model pengembangan CG di Barat yaitu Anglo-American model yang lebih menekankan perhatian CG terhadap pemegang saham, dan Franco-German model yang menekankan implementasi CG bukan hanya pada pemegang saham tetapi juga kepentingan stakeholder lainnya (Ahmed, 2002).

3.      Syariah Compliance: CG dalam Perspektif Islam

Isu CG dalam Islam bukanlah hal yang asing. Nilai CG seperti tanggung jawab, transparansi,  independensi, keadilan, disiplin, professional, kepedulian adalah nilai yang sudah terintegrasi dengan akhlak Islam dan seorang muslim dalam aktifitasnya (Dusuki, 2007). Pemenuhan prinsip syariah merupakan elemen vital yang membedakan ekonomi Islam dengan konvensional. Dalam konteks CG dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep CG yang lebih luas dari CG konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, konsep CG dalam Islam lebih komprehensif dari Franco-German model.

Beragamnya stakeholder menimbulkan banyak kepentingan. Dalam konteks CG, pemenuhan berbagai kepentingan ini akan menimbulkan trade-off antar kepentingan (McVea, 2001). Fokus terhadap bottom-line bagi pemegang saham akan menimbulkan pengurangan terhadap kepentingan stakeholder lainnya seperti karyawan, lingkungan, masyarakat public, dan sebagainya. Untuk itu, dalam Islam dikenal prinsip maslahah. Imam Alghazali memperkenalkan prinsip maslahah atau yang dikenal dengan maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syatibi memperkenalkan hirarki maslahah menjadi dharuriyyat, haajiyyat dan tahsiniyyat. Hirarki ini menunjukkan skala proritas pemenuhannya (Dusuki, 2007).

Dalam tataran teknis, Chapra melakukan mapping terhadap key player CG dalam lembaga keuangan syariah menjadi 4 kelompok yaitu (i) lingkungan yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan hukum secara keseluruhan, pemerintah (hukum dan regulasi untuk LKS,  dan system akuntansi; (ii) institusi public yang meliputi pengawas dan asosiasi perbankan; (iii) perusahaan yang meliputi pemegang saham, dewan direksi, manajemen senior, audit internal, karyawan dan DPS; dan (iv) lainnya yang meliputi deposan, auditor eksternal dan auditor syariah (Ahmed, 2002). Kerangka hubungan diantara para stakeholder atau pemain kunci dalam CG tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 1

Hubungan Pemain Kunci dalam Corporate Governance

di Lembaga Keuangan Syari’ah

 

Sumber: (Ahmed, 2002)

Algoud dan Lewis (1999; yang dikutip (Pramono S. , 2007) mengusulkan model struktur CG di Bank Syariah  yang terdiri dari external regulatory system dan internal regulatory system yang ditopang oleh internal control system. Banaga, dkk. (1994; yang dikutip (Pramono S. , 2007) mengajukan kerangka struktur CG dengan mengkombinasikan CG dengan corporate culture dan executive management. Kombinasi 3 elemen CG (external regulatory system dan internal regulatory system yang ditopang oleh internal control system) dengan 3 elemen budaya perusahaan (domination coalition, corporate culture in spirit of Islam dan external environment) akan membentuk kerangka sharia governance.

4.      Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah (Skully, 2011) yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004). Calon anggota DPS diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN. Bank syariah wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Di Indonesia, setidaknya DPS memiliki 3 peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank, yaitu (i) sebagai konselor dan penasehat bagi dewan direksi dan manajemen terkait pemenuhan prinsip syariah; (ii) sebagai mediator antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional terkait fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah; dan (iii) sebagai representative dari Dewan Syariah Nasional terkait implementasi fatwa-fatwa DSN (Arifin, 2005).

Menurut Rifat Abdul Karim (Suprayogi, 2007), terdapat 3 (tiga) model keberadaan organisasi DPS di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu (i) advisor model, DPS bertindak sebagai advisor dan bekerja secara part time dan dating ke bank jika dibutuhkan; (ii) supervisor model, DPS berfungsi sebagai pengawas yang melakukan diskusi rutin dengan manajemen terkait pemenuhan prinsip dalam produk, jasa dan operasional; dan (iii) sharia department model, organisasi DPS yang berbentuk departemen khusus yang bekerja secara full time dan dibantu oleh staf dalam melakukan pengawasan dibawah pengawasan seorang ahli.

5.      Bank Syariah di Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992. Regulasi yang ada saat itu adalah UU No. 7 tahun 1992 yang memungkinkan Indonesia menjalankan system perbankan dengan dual banking system. Enam tahun kemudian lahir UU No. 10/1998. Regulasi terakhir yang mengatur bank syariah adalah UU No. 21/2008.

Perkembangan bank syariah dalam 5 tahun terakhir mencapai rata-rata mencapai 46.32% (BI, 2009). Menurut data Statistik Perbankan Syariah per September 2011, telah berdiri 11 BUS, 23 UUS dan 154 BPRS dengan jumlah jaringan kantor mencapai 2.011 kantor. Total asset dan DPK yang dimiliki mencapai masing-masing lebih dari 123 milyar rupiah dan 97 milyar rupiah  (BI, 2011). Berdasarkan survei Index Islamic Finance, dari 36 negara yang disurvei dalam Islamic Finance Country, Indonesia berada di peringkat 4, di bawah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Bahkan, Indonesia di atas Bahrain dan Inggris (Hadi Suprapto, 2011).

6.      Metodologi Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Data yang digunakan adalah faktor tugas dan tanggung jawab DPS dan Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang merupakan bagian dari Laporan Publikasi GCG yang diterbitkan pada tahun 2010 dan tersedia di media web BUS bersangkutan. Sample BUS tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Pengambilan sampel ini didasarkan pada jumlah asset dan lama beroperasi yang relative sama[1].

Analisis yang digunakan dalam menggambarkan pengungkapan pelaksanaan prinsip syariah adalah analisis konten (content analysis) yang telah dikembangkan oleh (Hudaib, 2004) dengan mengkombinasikan analisis yang dikembangkan oleh Guthrie and Parker, 1989, 1990; Gray et al., 1995a; Haniffa, 1999) dan Baydoun and Willett  (2000), Haniffa and Hudaib (2002) and Haniffa (2002).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah (i) factor tugas dan tanggung jawab DPS dan (ii) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang merupakan bagian dari Laporan Publikasi GCG yang diwajibkan oleh Bank Indonesia berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ceklist intrumen factor pertama diolah dari ceklist pengungkapan yang dikembangkan oleh (Hudaib, 2004) dan aspek yang tercantum dalam PBI No.11/33/PBI/2009, Bagian Keempat tentang Dewan Pengawas Syariah,  pasal 44 sampai 51. Sedangkan untuk factor kedua diolah dari ceklist pengungkapan yang dikembangkan oleh (Hudaib, 2004) dan aspek yang tercantum dalam PBI No.11/33/PBI/2009, Bagian Kedelapan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa,  pasal 59.

Pengukuran yang dilakukan terhadap ceklist instrumen adalah Disclosure Index (DI) dan Disclosure Length (DL)[2]. Skor pengukuran yang digunakan adalah 1 jika diungkapkan (di-disclose) dan 0 jika tidak diungkapkan. Untuk pengukuran DI menggunakan formula:

 

Keterangan:     DIj = disclosure index

nj = jumlah item yang seharusnya di-disclose

Xij = “1” jika diungkapkan dan “0” jika tidak diungkapkan

0 ≤ 1j ≤ 1

Sedangkan DL diukur dengan jumlah kumulatif kata yang ada dalam setiap kalimat pengungkapan tiap factor, selanjutnya nilai dihitung dengan menggunakan formula yang sama dengan DI. Selanjutnya setiap BUS akan dirangking berdasarkan gabungan perhitungan DI dan DL.

7.      Hasil dan Analisis

7.1  Pengungkapan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Merujuk PBI No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan item pengungkapan yang dilakukan oleh (Hudaib, 2004), diringkaskan 16 item yang setidaknya harus diungkapan oleh BUS/UUS terkait Tugas dan Tanggung Jawab DPS, yaitu:

  1. Nama struktur DPS
  2. CV DPS
  3. Foto struktur DPS
  4. Jumlah, kriteria dan rangkap jabatan sesuai ketentuan BI
  5. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
  6. Masa jabatan DPS
  7. Tugas dan tanggung jawab DPS
  8. Patuh terhadap periode penyampaian Laporan
  9. Waktu penyampaian laporan
  10. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
  11. Jumlah rapat
  12. Risalah rapat
  13. Pengungkapan rangkap jabatan
  14. Patuh terhadap larangan pemanfaatan BUS untuk pribadi
  15. Pengungkapan nilai remunerasi, dan
  16. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan

Berdasarkan perhitungan dengan formula DI untuk pengungkapan tugas dan tanggung jawab DPS, diperoleh data bahwa BSMI mengungkapkan dalam Laporan GCG sebanyak 14 item (88%),  lebih banyak dan tinggi dari pengungkapan BMI sebanyak 10 item (63%) dan BSM sebanyak 9 item (56%). Item yang tidak diungkapkan adalah terkait (i) masa jabatan DPS; (ii) penyediaan waktu [khusus] untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; (iii) pengungkapan risalah rapat; (iv) larangan terhadap pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi dan (vi) larangan terhadap rangkap sebagai konsultan. Ketiga BUS tidak mengungkapkan foto dari DPS. Hal ini bias dimaklumi karena sudah dimuat dalam Laporan Tahunan secara keseluruhan.

Tidak diungkapnya tentang masa jabatan DPS lebih disebabkan karena belum ada aturan regulasi yang mengatur baik Surat Edaran, PBI dan UU. Realita ini mengisyaratkan wujudnya masalah keterbatasan SDM yang memadai. Dalam perspektif pengawasan, ini menjadi suatu kekurangan karena DPS dituntut untuk bersikap independen. Tidak terbatasnya masa jabatan akan mengurangi independensi dari DPS. Kondisi ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suprayogi, 2007) yang menyatakan bahwa DPS di Indonesia lebih memposisikan diri sebagai tempat manajemen melakukan konsultansi dan fungsi pengawasan belum berjalan dengan memadai. Idealnya, fungsi DPS bias dianalogikan dengan eksternal auditor yang mempunyai regulasi terkait masa audit yang dibatasi pada 3 tahun laporan keuangan untuk menjaga independensi.

Penyediaan waktu khusus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS menjadi tantangan lain terhadap peran DPS. Belum ditemukan aturan atau kebijakan dari bank syariah yang mewajibkan DPS untuk menyediakan waktu khusus secara regular. Pelaksanaan tugas ini menjadi semakin tidak maksimal karena banyak rangkap jabatan diantara DPS, meskipun regulasi membolehkan di 4 LKS secara bersamaan dengan ketentuan 2 bank syariah dan lainnya di institusi LKS non bank. Hanya BSMI yang menyebutkan secara tekstual bahwa DPS sudah menyediakan waktu yang cukup tetapi tidak disebutkan secara detil. Perlakuan pengungkapan yang sama terhadap larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi dan rangkap sebagai konsultan.

Untuk perhitungan DL, pengungkapan yang dilakukan oleh BSM sebesar 38% (1.180 kata) lebih panjang dibanding BSMI dengan 35% (1.064 kata) dan BMI dengan 27% (838 kata). Pengungkapan paling banyak yang dilakukan BSM adalah terkait CV DPS dengan 244 kata; tugas dan tanggung jawab DPS dengan 488 kata, kepatuhan terhadap penyampaian laporan ke BI dengan 150 kata dan pengungkapan nilai remunerasi dengan 111 kata. Terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, BSM menunjuk seorang sekretaris DPS untuk membantu kerja DPS dengan latar belakang keilmuan dan kapabilitas dan sejalan.

Terdapat  5 item yang hanya diungkap dengan tegas oleh BSMI yaitu (i) masa jabatan DPS; (ii) penyediaan waktu [khusus] untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; (iii) pengungkapan risalah rapat; (iv) larangan terhadap pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi dan (vi) larangan terhadap rangkap sebagai konsultan. Pengungkapan ini terlihat dari kertas kerja assessment item DPS yang dilampirkan dalam Laporan GCG. Pengungkapan ini juga masih bersifat umum. Seperti dalam hal masa jabatan DPS, BSMI mengungkapan:

“Masa jabatan anggota DPS belum diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, namun akan diatur dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tahun 2011 melalui persetujuan RUPS tahun 2011” (Laporan Pelaksanaan GCG 2010)

Terkait risalah rapat DPS, BSMI juga mengungkapkan semua jenis rapat yang dilakukan oleh DPS dan kehadiran DPS dalam rapat-rapat tersebut.

Terkait pelaksanaan tugas DPS, BMI yang telah mengungkapkan dalam Laporan GCG tentang kebijakan adanya perpanjangantanganan pelaksanaan tugas DPS melalui divisi khusus yang disebut dengan Sharia Compliance Department (ShCDep) yang beranggota 4 (empat) orang dan memiliki kompetensi syariah serta dilengkapi job description yang jelas. ShCDep berada dibawah direktur kepatuhan dan manajemen resiko yang berfungsi sebagai Laison Officer antara DPS dan divisi/unit bisnis di BMI dengan menyampaikan laporan setiap 2 (dua) bulan sekali dan melakukan sharing information mengenai hasil opini DPS setiap semester. Selain itu juga ikut serta dalam rapat Komite Pembiayaan dan berkoordinasi dengan Internal Audit Department. Sedangkan BSM dan BSMI belum mengungkapkan kebijakan yang sama. Praktek ini sesuai dengan usulan penelitian dari (Pramono S. , 2007; Suprayogi, 2007) yang menegaskan kebutuhan terhadap Internal Syariah Review (ISR) atau penguatan staf Internal Audit untuk ikut menjalankan fungsi pengawasan syariah dan berkoordinasi dengan DPS. Selain itu, fungsi ini akan melengkapi fungsi ex-post audit selain ex-ante audit, yang belum dilakukan secara maksimal di bank-bank syariah (Hudaib, 2004).

7.2  Pengungkapan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dalam PBI PBI No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam  Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa dan Surat Edaran (SE) BI No. No. 10/ 14 / DPbS tanggal   17 Maret  2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.

Berdasarkan perhitungan Disclosure Index (DI) terhadap item pengungkapan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, diketahui bahwa hanya BSM yang tidak mengungkapkan ini dalam Laporan GCG secara tegas dan tidak ditemukan poin-poin tertang hal tersebut. Sedangkan dalam Disclosure Length (DL), BSMI lebih banyak mengungkapkan dibanding dengan BMI dengan masing-masing sebanyak 623 kata (60%) dan 419 kata (40%). Pengungkapan yang dilakukan BSMI disertai dengan lampiran kertas kerja assessment terhadap poin ini. Berdasarkan self assessment tersebut dijelaskan bahwa peringkat yang diperoleh BSMI terkait pelaksanaan prinsip syariah ini adalah peringkat 2 dengan catatan sebagai berikut:

“Secara umum produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan dari DPS. Adapaun dalam pelaksanaan produk yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk hal: (i) teknik penyampaian secara syariah kepada nasabah; (ii) bukti-bukti terkait aspek syariah atas underlying transaction; (iii) pemeriksaan secara rutin terkait pelaksanaan syariah; dan (iv) mindset dan pemahamansyariah pelaksana masih harus ditingkatkan” (Laporan Pelaksanaan GCG 2010).

Berdasarkan hasil penghitungan DI dan DL terhadap sampel BUS (BMI, BSM dan BSMI dapat diperoleh ranking pengungkapan pelaksanaan prinsip syariah sebagaimana dalam table berikut:

No

Item Pengungkapan

BMI

BSM

BSMI

DI

(rank)

DL

(rank)

DI

(rank)

DL

(rank)

DI

(rank)

DL

(rank)

I Tugas dan Tanggung Jawab DPS

0.63

(2)

0.27

(3)

0.56

(3)

0.38

(1)

0.88

(1)

0.35

(2)

II Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan funding, financing dan services

1.00

(1)

0.40

(2)

0.00

(3)

0.00

(3)

1.00

(1)

0.60

(1)

  Total Ranking

0.65

(2)

0.30

(2)

0.53

(3)

0.29

(3)

0.88

(1)

0.41

(1)

 

Dari table diatas, dapat  diketahui bahwa dalam item pengungkapan tugas dan tanggung jawab DPS, BSMI memperoleh disclosure index (DI) paling tinggi dengan 88% tetapi untuk panjangnya pengungkapan (disclosure length/DL) di diperoleh oleh BSM dengan 38%. Sedangkan dalam item pengungkapan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, untuk indeks pengungkapan (DI),  BSMI dan BMI sama-sama mengungkapkannya dan BSM tidak mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Pelaksanaan GCG masing-masing bank untuk tahun 2010. Untuk panjangnya kata yang diungkapkan, BSMI mengungkapkan lebih panjang dengan 60% atau 623 kata dibanding BMI dengan 40% (419 kata). Untuk ranking secara keseluruhan untuk pengungkapan pelaksanaan prinsip syariah, BSMI menempati rangking pertama dengan 88% dan 41 %, berikutnya BMI dengan 65% dan 30%; dan BSM dengan 53% dan 29%.

8.      Kesimpulan

Studi eksplorasi ini dilakukan terhadap 3 BUS yaitu BMI, BSM dan BSMI. Item pengungkapan yang diungkap adalah kombinasi item pelaksanaan prinsip syariah yang terdapat dalam PBI PBI No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan item pengungkapan aspek syariah yang dikembangkan oleh (Hudaib, 2004). Melalui analisis konten (content analysis) dengan disclosure index (DI) dan disclosure length (DL) diketahui bahwa BSMI telah mengungkapkan pelaksanaan prinsip syariah yang lebih luas dan panjang dalam Laporan Pelaksanaan GCG 2010.

Studi ini menemukan bahwa masing-masing BUS memiliki model yang berbeda dalam pememuhan prinsip syariah. Diantara hal yang krusial adalah tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. BMI telah membentuk semacam Laison Officer antara DPS dan divisi/unit bisnis di BMI. Fungsi ini merupakan diantara respon atas kritikan terhadap peran DPS yang masih menjalankan fungsi ex-ante auditing. Melalui ShCDept, BMI telah melakukan fungsi DPS terakit ex-post auditing. Selain itu, keberadaan divisi ini merupakan jawaban atas tidak maksimalnya peran DPS karena rangkap jabatan dan penyediaan waktu yang minim dalam memastikan kesesuaian produk dan operasional bank syariah dengan prinsip syariah dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.

Temuan lainnya adalah bahwa belum adanya aturan tentang masa jabatan DPS. Hal ini terkait dengan penjagaan sikap independensi DPS dalam melakukan pengawasan. Setidaknya masa jabatan ini bias dianalogikan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang juga memiliki fungsi pengawasan.

9.      Daftar Bacaan

Ahmed, M. U. (2002). Corporate Governance in Islamic Financial Institution. Document Periodique No. 6 , pp. 1-170.

Alaro, A. R. (2009). Sharia Supervision as a Challenge for Islamic Banking in Niberia. Islamic Law and Jurisprudence , 53-72.

Arifin, Z. (2005). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet.

BI. (2011). Statistik Perbankan Syariah per September 2011. Jakarta: Bank Indonesia.

Dusuki, A. W. (2007). Corporate Governance and Stakeholder Management: an Islamic Perspectives. IICiBF (pp. 1-22). Kuala Lumpur: KEMNS IIUM.

Guillén, W. D. (2004). Stakeholder Rights and Corporate Governance: A Cross-National Study of Hostile Takeovers. Administrative Science Quarterly , Vol. 49 (No. 2), 263-295.

Hadi Suprapto, H. B. (2011, November 16). Bisnis Syariah, Indonesia Peringkat 4 Dunia. Retrieved November 28, 2011, from vivanews.com: http://bisnis.vivanews.com

Hart, O. (1995). Corporate Governance: Some Theory and Implications. JSTOR: The Economic Journal , 678-689.

Hudaib, R. H. (2004). Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions:An Exploratory Study. Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference V, (pp. 1-30). Brisbane, AUSTRALIA.

Ilias, S. (2010). Islamic Finance:Overview and Policy Concern. US: Congressional Research Service.

Iqbal, M. H. (2010). Islamic Financing and Business Framework: A Survey. European Journal of Social Sciences , 15 (4), 1-18.

Khan, M. F. (2007). Setting standards for Shariah application in the Islamic financial industry. Thunderbird International Business Review , Volume 49 (Issue 3), 285-307.

Kpodar, P. I. (2010, August). Islamic Banking: How Has it Diffused? (V. Kramarenko, Ed.) IMF Working Paper African Department , pp. 1-30.

Lewis, L. A. (1999). Corporate Governance in Islamic banking: The case of Bahrain. International Journal of Business Studies , 7 (1), 56-86.

Malik, M. S., Malik, A., & Mustafa, W. (n.d.). Controversies that make Islamic banking controversial: An analysis of issues and challenges. American Journal of Social and Management Sciences .

McVea, R. E. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper No. 01-02 , pp. 1-32.

Nelson, B. (2007). Growth and Diversification in Islamic Finance. United Kingdom: KPMG.

OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD.

Pramono, F. A. (2007). Governance Committee and Governance Model in Islamic Banks: How will it Resolve the Problem of Information Asymmetry? IICiBF, (pp. 1-18). Kuala Lumpur.

Pramono, S. (2007). Corporate Governance Mechanism and Internal Shariah Review (ISR) in Islamic Banks: Critical Issues and the Role Gap of Shariah Supervisory Board (SSB). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 1 (1), 1-19.

Rahman, A. R. (2008). Shariah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges. ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS) (pp. 1-14). Kuala Lumpur: ISRA.

Rahman, S. (n.d.). Islamic Accounting Standards. Retrieved from http://www.jps-dir.com: http://www.jps-dir.com/Forum/forum_post.asp?TID=957

Rosly, S. A. (2011). Shariah parameters reconsidered. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , Vol. 3 (Issue 2), 132-146.

Skully, M. T. (2011). Corporate Governance and Islamic Bank. In M. A. Iqbal, The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practices and Education (pp. 103-126). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Suprayogi, N. (2007). The Internal Shari’a Supervision Activities in Islamic Bank: A Case Study at BPRS Bhakti Makmur Sidoarjo, Indonesia. IICBiF (pp. 1-11). Kuala Lumpur: CERT.

Syafei, A. W. (2005, April). The Responsibility and Independence of Shariah Advisors and the Shariah Review Process ini Indonesia Islamic Banks. Master Degree Thesis . Malaysia: IIUM.

Vishny, A. S. (1996). A Survey of Corporate Governance. Cambridge: National Beureu of Economic Research.

Willet, N. B. (2000). Islamic Corporate Reports. ABACUS , Vol. 36 (No. 1), 1.


[1]Berdasarkan data statistic Bank Indonesia per September 2011, terdapat 11 BUS. 8 (delapan) BUS merupakan bank umum yang relative baru beroperasi dibanding 3 BUS yang dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah 27.3%.

[2]DI adalah jumlah item yang didisclose (diungkapkan) dalam sebuah indeks dan DL adalah panjang pengungkapan yang dilakukan  dalam bentuk jumlah kata.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hadis hari ini

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"
February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Follow me !

%d bloggers like this: