//
you're reading...
Ekonomi Islam

Larangan Transaksi dalam Islam dan Keuangan Modern

Tulisan ini dimuat di Koordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, Volume XI, No. 1, April 2010

1.        Pendahuluan

Mengawali pembahasan tentang transaksi yang dilarang oleh Islam dalam bidang muamalah atau lebih tepatnya bidang ekonomi sebaiknya dengan merujuk kaedah popular yaitu al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah illa ayyadulla daliilun ‘ala tahrimiha (hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya).

Kaedah ushul fiqh merupakan metodologi ulama Islam dalam merumuskan hukum terhadap suatu permasalahan. Kaedah yang disebutkan diatas memberikan kita banyak pemahaman, diantaranya bahwa Islam sangat membuka lebar inovasi manusia dalam rangka kemudahan menjalani kehidupan. Kaedah ini juga bisa bermakna bahwa Islam sangat mengakomodir perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam hanya mengatur hal yang dilarang yang merupakan aspek kecil dari semua aktifitas muamalah manusia. Selama tidak ada dalil yang melarang aktifitas muamalah tersebut, maka aktifitas tersebut dibolehkan.

Hal ini sangat berbeda bahkan berbanding terbalik dengan aspek ibadah. Dalam ibadah, hukum dasarnya adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan. Ini menunjukkan bahwa ibadah tersebut lebih sedikit dari aspek muamalah. Ini adalah rahmat Allah kepada manusia, makhluk yang sempurna dianugerahkan akal dan nafsu.

Maka, karena luasnya aspek muamalah tersebut, seyogyanya hal yang dilarang dan sedikit itu harus diketahui sehingga inovasi untuk kemudahan kehidupan tersebut sesuai dengan Islam. Upaya ini dalam rangka menjaga aktifitas muamalah yang dilakukan tidak bertentangan dengan Islam. Maka dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, mengetahui hal yang dilarang tersebut adalah keniscayaan. Sehingga pengembangan dan ekstensifikasi ekonomi Islam tersebut memang berbeda wujudnya dengan ekonomi mainstream saat ini.

Oleh karena itu, tulisan ini ditulis sebagai bagian dari upaya untuk mengenal dan mengetahui hal yang dilarang tersebut. Prinsip apa saja yang harus dipegang dalam pengembangan ekonomi Islam ke depan. Akad atau transaksi seperti apa yang mesti dihindarkan agar inovasi yang ada benar-benar adalah sesuatu yang dibolehkan.

Pengenalan dan pengetahuan terhadap hal yang dilarang dalam muamalah tersebut tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip dasar muamalah yang telah diatur secara apik dalam al-Qur’an, Hadis, dan sumber hukum Islam turunan lainnya yang telah dirumuskan oleh ulama Islam terdahulu sejak era sahabat sampai saat ini (salaf dan khalaf) melalui kitab-kitab yang sampai ke tangan kita saat ini.

2.        Faktor Dilarangnya Suatu Transaksi Muamalah

Kajian literatur tentang transaksi yang dilarang dalam muamalah cenderung mengalami penyempitan makna dalam bahasan tentang jual beli yang dilarang. Sehingga, yang dimaksud dengan transaksi yang dilarang adalah akad jual beli yang dilarang[1].

Dalam identifikasi dan klasifikasi transaksi yang dilarang tersebut, beberapa literatur memiliki identifikasi faktor yang berbeda sesuai sudut pandang pembahasannya. Ibn Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, mengklasifikasikan transaksi atau jual beli yang terlarang disebabkan oleh 2 faktor yaitu disebabkan faktor transaksi tersebut seperti objek, riba, gharar dan syarat; dan disebabkan oleh faktor luar seperti wujudnya penipuan, bahaya (mudharat), atau karena faktor waktu dan tempat.[2]

Wahbah Zuhaily melihat dilarangnya transaksi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari transaksi tersebut.[3] Al-Shawi mengklasifikasi agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan memberikan pengaruh yang tepat jika memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pihak yang melakukan jual beli dan objek yang diperjualbelikan.[4]

Berdasarkan klasifikasi diatas, penulis sepakat dengan klasifikasi yang dilakukan oleh Adiwarman Karim[5] yang membagi transaksi yang dilarang yang disebabkan oleh faktor berikut, yaitu faktor objek atau dzat, faktor luar dan faktor ketidaklengkapan transaksi.

Pertama, pelarangan karena objek atau dzat. Larangan disebabkan objek atau dzat berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Diantara objek yang sering disebut diantaranya anjing, babi, khamr, benda najis dan sebagainya. Namun dalam hadis secara spesifik disebutkan pelarangan jual beli barang objek tersebut. Diantaranya adalah

Hadis Abu Hurairah RA,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حُكْمًا مُقْسِطًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيْضُ الْمَالَ حَتىَّ لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ[6]

“Rasulullah SAW bersumpah, demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, waspadailah oleh kalian suatu saat dimana Ibn Maryam (Nabi Isa) turun membawa hukum yang adil, maka dia akan menghancurkan berhala (salib), membunuh babi, menetapkan jizyah, dan melimpahnya harta kekayaan dimana tiada seorang pun yang mau menerima pemberian orang lain” (HR. Bukhari)

Hadis Aisyah RA,

لمَاَّ نَزَلَتْ آياَتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ[7]

“Tatkala turun ayat-ayat  terakhir surat al-Baqarah, Rasulullah SAW keluar dan bersabda, telah diharamkan (atas kalian) jual beli khamr”

Kedua, terlarang disebabkan oleh selain dzat (objek). Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi terlarang walaupun objeknya adalah sesuatu yang dibolehkan. Adapun faktor yang dimaksud adalah wujudnya pelanggaran terhadap prinsip “’an taradhin minkum” atau unsur kerelaan kedua belah pihak; dan pelanggaran terhadap prinsip “la tazhlimuna wala tuzhlamun” atau unsur kezaliman.

Pelanggaran terhadap prinsip “‘an taradhin minkum” merupakan prinsip yang lahir dari ayat al-Quran (Surat An Nisa: 29) yang melarang muamalah dengan cara batil.

Hilangnya prinsip saling reda yang menjadikan transaksi menjadi terlarang bisa disebabkan oleh adanya unsur tadlis (asymmetric information) atau informasi utuh hanya diketahui satu pihak. Dalam bahasan fiqh, asymmetric information bisa terjadi pada 4 (empat) hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi pihak lain tidak mengetahui adanya informasi yang disembunyikan, tentunya transaksi seolah atas dasar saling reda, tetapi keredaan tersebut adalah keredaan yang direkayasa dan bersifat sementara. Jika pada saat tertentu, pihak yang disembunyikan informasi darinya, mengetahui hal sebenarnya, maka akan terjadi ketidakrelaan yang disebabkan adanya penipuan sebelumnya.

Pelanggaran terhadap prinsip “la tazhlimun wala tuzhlamun” berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran: 278-279.

Diantara bentuk aplikasi dan praktik transaksi yang melanggar prinsip ini adalah taghrir (gharar), rekayasa pasar pasa sisi penawaran seperti penimbunan barang atau iktikar, rekayasa pasar pada sisi permintaan seperti jual beli najasy, riba, maysir atau judi; dan risywah atau suap-menyuap.

Ketiga, terlarang disebabkan tidak lengkap akadnya. Tidak lengkapnya akad atau transaksi dapat disebabkan oleh rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam fiqh, rukun sebuah transaksi terdiri dari pihak yang melakukan transaksi, objek, harga dan ijab qabul. Sementara syarat transaksi adalah syarat terjadinya, syarat sahnya, syarat terlaksananya, dan syarat luzum.[8] Selain itu, ketidaklengkapan juga bisa terjadi karena adanya ta’alluq (suatu akad tidak terjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu seperti syarat tertentu akan akad lain); dan karena terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang tidak dapat dipandang sebagai akad terpisah (safaqatain fi safaqah).

Transaksi terlarang disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun telah mewakili klasifikasi yang dibuat oleh Wahbah Zuhaily menjadi dilarang disebabkan oleh faktor subyek karena kekurangan ahliyah, faktor sighat, faktor objek dan faktor lainnya.[9]

3.        Bentuk Transaksi Terlarang: Perspektif Fiqh Klasik dan Aplikasi Keuangan Modern

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bentuk transaksi yang terlarang dalam Islam memiliki jenis dan bentuk yang beragam berdasarkan klasifikasi sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak pada tempatnya penulis menjelaskan dan mengurainya satu persatu. Hal ini disebabkan terbatasnya penulisan ini pada sebatas tulisan singkat dalam bentuk makalah, bukan kitab yang berjilid-jilid.

Maka, dalam tulisan ini hanya akan diulas beberapa transaksi yang dilarang dengan asumsi transaksi yang lazim dipraktekkan dalam masyarakat khususnya dalam kehidupan modern saat ini. Asumsi bukan bermakna bahwa transaksi terlarang lainnya tidak eksis, tetapi frekuensinya yang relatif lebih sedikit teraplikasikan dalam keuangan modern.

Adapun bentuk yang penulis maksud akan diuraikan dalam tulisan ini adalah riba, gharar, bai’ inah, bai tawarruq, bai dayn, dan bai’ ma’dum,

3.1.       Riba

Riba adalah jenis transaksi terlarang yang bersifat ma’lumun minad din bid darurah. Keharamannya bersifat absolut dari al-Qur’an dan Sunnah dan sumber hukum lainnya.

Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan segala hal yang berkaitan dengan riba. Semuanya menunjukkan bahwa riba adalah transaksi yang dilarang secara absolut. Dalam al-Qur’an, pengharaman riba dilakukan dalam empat tahap menyesuaikan gradual penerimaan masyarakat akan larangan ini. Hal ini disebabkan karena riba adalah transaksi yang awalnya lumrah dilakukan dalam keseharian. Adapun tahapan yang dimaksud secara berurutan terdapat dalam surat Ar Rum: 39, An Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, dan Al Baqarah: 278-179.

Masih banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan riba selain gradual pengharaman diatas. Diantaranya ayat yang menjelaskan perumpamaan mereka yang memakan riba seperti orang yang sedang kesurupan setan[10].

Hadis sebagai penjelas dan penguat pesan yang disampaikan al-Quran juga banyak memuat tentang riba. Dalam hadis dijelaskan bahwa riba adalah salah satu dosa besar, dosa riba lebih hina dari seseorang yang menzinahi ibunya sendiri, laknat terhadap pihak yang terkait dengan parktek riba, bahkan ramalan Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa diakhir zaman, kehidupan ini hampir tidak ada yang luput dari riba, orang yang berusaha menghindarinya pun akan terkena debu-debunya.

Diantara hadis dimaksud adalah Hadis Abu Hurairah RA,

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ) . قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ ( الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّباَ وَأَكْلُ مَالَ اْليَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اْلغَافِلَاتِ[11]

“Dari Rasulullah SAW bersabda: jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang membinasakan, sahabat bertanya: apa itu Ya Rasulullah?, beliau berkata: syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan keji” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan al-Nasai).

Hadis Jabir RA,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمَوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقاَلَ هُمْ سَوَاءٌ[12]

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, memberi riba, penulis, dan dua saksinya; mereka itu sama” (HR. Muslim)

Masih banyak hadis lain yang tidak mungkin disebutkan pada tulisan pendek ini. Selayaknya pemahaman tentang riba menjadi suatu yang krusial bagi umat Islam[13], bahkan bagi manusia seluruhnya berdasarkan logika yang disebutkan secara eksplisit dan implisit dalam al-Qur’an dan Sunnah. Urgensi pemahaman tentang riba tersebut terkait dengan aplikasinya yang telah meluas dalam kehidupan manusia. Eksistensi riba atau bunga telah menjadi urat nadi dari akrifitas perekonomian. Hampir tidak ada akitifitas ekonomi yang tidak luput dari riba.

Ulama kontemporer telah ijma’ tentang keharaman bunga[14]. Mereka berpendapat bahwa bunga adalah riba yang diharamkan. Yusuf Qardhawi menulis sebanyak 300 ulama dan pakar ekonomi dunia telah ijma’ tentang keharaman bunga bank. Mereka terdiri dari ahli fikih ahli ekonomi dan keuangan dunia. Tak seorang pun yang membantahnya. Saya benar-benar menyaksikan, bahwa para ahli ekonomi Islam, justru lebih bersemangat dari ahli fikih sendiri.[15]

Riba dapat dikategorikan menjadi riba dalam transaksi jual beli dan transaksi utang piutang. Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli dapat berbentuk riba fadhl dan riba nasiah. Sementara riba yang timbul dalam transaksi utang piutang dapat berbentuk riba qardh[16], yang banyak dipraktekkan pada awal masa jahiliyah.

Dalam aplikasi intrumen keuangan modern saat ini, riba fadhl lazim dilakukan dan dijadikan salah cara meraih keuntungan. Transaksi yang terjadi pada pasar uang konvensional seperti jual beli valas menggunakan riba fadhl. Individu atau entitas yang “bermain” dalam pasar uang mencari keuntungan dari selisih kurs mata uang.

Riba nasi’ah adalah tambahan yang diperoleh dari faktor penundaan waktu baik untuk riba jual beli atau riba utang piutang. Riba qardh juga disebut riba nasiah karena adannya tambahan disebabkan pengangguhan waktu. Semakin lama waktu yang ditunda, maka tambahan yang diperoleh semakin berlipat bahkan bisa melebihi pokoknya. Inilah yang disebut dengan bunga berbunga. Konsep yang digunakan adalah time value of money (TVM) bahwa dolar hari ini lebih rendah nilainya dari dolar besok. Sepintas alasan ini bisa diterima karena kalau uang tersebut tidak dipinjamkan maka bisa digunakan untuk investasi dan memberikan peluang tambahan. Artinya pemilik mengorbankan dirinya untuk tidak menggunakan uang tersebut.

Namun kalau dianalisis lebih dalam, konsep TVM yang dianut hanya yang bersifat positif bahwa investasi akan selalu untung. Padahal alamiahnya bahwa investasi memiliki potensi untung dan rugi. Sehingga boleh jadi dolar hari ini lebih tinggi dari dolar besok. Logika inilah yang diabaikan oleh mereka yang mempraktekkan riba nasiah.

Aplikasi riba ini adalah yang paling banyak terjadi. Kredit yang dikucurkan oleh bank konvensional, rentenir, return obligasi, bunga dalam kartu kredit, dan varians produk perbankan lainnya adalah contoh dari riba nasiah.

3.2.       Gharar

Secara bahasa gharar berarti al-khatr (resiko, berbahaya). Secara istilah : Menurut Ibn Abidin, gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi. Menurut Ibn Hazm, unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Imam Sharkasi, gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli fiqh.[17]

Agustianto mengkasifikasi gharar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu motif atau tujuan bisnis (motive/objectives of business), kuantitas barang (quantities of goods), karakteristik dan tipe barang (nature and types of goods), harga (price of goods), waktu penyerahan (delivery), pilihan diantara 2 barang (which one of goods), kepemilikan (ownership of goods), pihak yang terkait dengan bisnis (people taking part in the business), sumber pendanaan (source of funding), waktu dan kondisi (terms and conditions) – not under duress[18]

Menurut penulis faktor penyebab terjadinya gharar tersebut dapat diringkas menjadi 2 faktor yaitu gharar yang disebabkan oleh faktor sighat dan faktor terkait objek[19]. Adapun jenis transaksi yang termasuk wujud gharar dalam faktor ini adalah jual beli dua transaksi dalam satu akad (two in one), bai urbun (down payment), bai hashah, bai munabazah, bai mulamasah, akad mu’allaq atau mudhaf.[20]

Gharar jenis kedua adalah disebabkan faktor objek seperti karena ketidaktahuan terhadap jenis, sifat, zat, tipe, kadar, waktu penyerahan, ketidakmampuan untuk melakukan penyerahan (delivery), objek yang tidak ada wujudnya; dan tidak bisa melihat objeknya.

Berikut adalah diantara bentuk jual beli yang mengandung gharar disebabkan faktor yang kedua yaitu bay’ ma’dum (barangnya tidak ada), bay’ ma’juzi at-taslim (jual beli barang yang barangnya sulit diserahkan), bay’ majhul (barang dan harga tidak diketahui), bay juzaf (jual beli di mana kuantitas barang secara taksiran)

DSN MUI mengharamkan forward transaction karena termasuk dalam bay ma’dum. Maka Islam melarang future trading pada transaksi valas (forward transaction, swap dan options) sebab valas tersebut belum diterimanya saat itu, karena memang belum tiba waktunya.

Begitu banyaknya konsideran dan pertimbangan yang digunakan oleh ulama dalam mendeteksi gharar dalam sebuah transaksi, al-Suwailem[21] mencoba merumuskan sebuah konsep dasar menentukan eksistensi gharar. Konsep dasar dalam mengindentifikasi eksistensi gharar dalam suatu transaksi adalah hasil zero sum-game, yaitu hasil yang diperoleh satu pihak berbanding terbalik dengan kerugian pihak lain. Misalnya, dalam jual beli unta yang lepas. Nilai dari unta adalah 1.000, dan keyakinan penjual akan ditemukannya unta adalah 20 %, maka ia menjual dengan harga 200. Simulasi hasil adalah

Penjual

Pembeli

Ditemukan

-800

800

Tidak ditemukan

200

-200

Dari simulasi tersebut terlihat bahwa hasil net dari kedua opsi hasil penjualan unta adalah nol. Artinya hasil tersebut mencerminkan bahwa berbanding terbalik dengan hasil pihak lain.

3.3.       Bai Inah

Yaitu seseorang membeli sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh dengan harga tertentu, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Substansinya adalah bukan jual beli tetapi utang piutang dengan adanya tambahan dan tidak ada perpindahan barang secara title. Dinamakan dengan inah karena pelakunya memperoleh uang (ayn) atau karena dalam inah wujud (ayn) barang kembali ke pemiliknya.[22]

Obaidillah[23] menggambarkan bahwa struktur akad dalam bai inah mirip dengan struktur pinjaman berbasis bunga pada bank konvensional. Ilustrasi tersebut sebagaimana pada gambar 1.

Abu Bakr al-Jazairi: bai’ inah adalah inti riba nasiah[24]. Dalam sebuah hadis,

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ السَّبِيْعِي عَنِ امْرَأَتِهِ ” أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدٍ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةَ دِرْهَمٍ نَسِيْئَةً وَأَنِّي ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةَ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ[25]

“(Dalam sebuah riwayat) dari Abi Ishaq al-Sya’bi menceritakan bahwa istrinya pernah mendengar seorang wanita berkata kepada Aisyah: saya menjual seorang budak ke Zaid ibn Arqam dengan harga 800 dirham secara tangguh, lalu saya membelinya kembali dengan harga 600 dirham secara tunai. Aisyah berkata: itu adalah jual beli yang salah. Sesungguhnya jihad seseorang bersama Rasulullah menjadi batal jika ia melakukan bai inah kecuali ia bertaubat” (HR. Daruquthni)

Gambar 1: Perbandingan Struktur Akad Bai Inah dengan Pinjaman Bank Konvensional

Indikasi hadits ini dengan tegas melarang bai’ al-’inah. Menurut Muhammad Rawwas, Sesungguhnya hadits ini bukan ijtihad Aisyah, karena membatalkan pahala jihad tidak boleh dengan ijtihad, karena itu ucapan ini pastilah pernah didengarnya dari Rasulullah Saw.[26]

3.4.       Bai Tawarruq

Bai tawarruq hampir mirip dengan bai al-‘inah. Jika bai’ al’inah penjualan kembali barang dilakukan  kepada penjual semula, sedangkan bai’ tawarruq, penjulan barang yang baru dibelinya secara cicilan itu dijual kepada pihak ketiga.

Menurut Fiqhi Encyclopeadia of Kuwait’s Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, istilah “tawarruq” hanya digunakan dalam mazhab Hanbali. Tawarruq adalah membeli komoditas dengan harga tangguh dan menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah secara tunai.

Sebagian fuqaha menyebut tawarruq ini dengan bai al-’inah juga. Karena penjualan kepada pihak ketiga dianggap juga sebagai bai al-’inah. Karena itu ulama mendefinsikan bai tawarruq sebagai berikut :

التَّوَرُّقُ هُوَ الْعُدُوْلُ عَنِ الْقَرْضِ اِلَى بَيْعٍ بِذَاتِهَا لِلْمُسْتَقْرِضِ تَقْسِيْطًا بِسِعْرٍ أَعْلَى، لِبَيْعِهَا الْمُشْتَرِي فِي السُّوْقِ  نَقْدًا لِلْحُصُوْلِ عَلَى مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الْمَالِ

“Tawarruq ialah perpindahan (perubahan) dari qardh kepada jual beli benda yang dibayar si peminjam secara cicilan dengan harga yang lebih tinggi, Selanjutnya pembeli menjualnya di pasar secara kontan, supaya ia mendapatkan uang yang dibutuhkannya.”

Kata “tawarruq” berasal dari akar kata wariq (uang kertas). Dinamakan akad ini dengan bay tawarruq karena pembeli ketika membeli barang tidak bertujuan untuk memiliki dan menggunakan barang itu, tetapi bertujuan untuk mendapatkan “wariq” (uang dirham) dengan cara menjualnya kembali kepada pihak lain secara cash. Ingat ! Surah Al-Kahfi ayat 19 menyebut mata uang dirham dengan Wariq pada kisah Ash-habul kahfi.

Hukum bai tawarruq adalah makruh. Ketetapan hukum ini adalah pendapat salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Pendapat ini diambil oleh Ibnu Taymiyah. Alasan mereka, bahwa jual beli ini seolah-olah seseorang menjual dirham dengan dirham yang lebih banyak atau meminjam dirham dan membayarnya dengan dirham yang lebih banyak sebagai kompensasi dari masa penantian. Jual beli ini mirip dengan riba. Meskipun bukan riba yang sesungguhnya.

Menurut ulama jumhur, hukumnya boleh, karena telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Alasan pemikiran mereka ialah bahwa  jual beli tawarruq ini tidak terdapat larangan syariah padanya. Karena itu ia termasuk al-ibahah al-ashliyah (hukum dasarnya memang boleh), sesuai dengan kaedah, “Pada dasarnya semua akad itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”

Orang-orang di zaman sekarang membutuhkan bai’ tawarruq, karena qardhul hasan sangat sedikit orangnya atau lembaga keuangan yang meyediakan produk ini. Orang yang memerlukan uang tidak menemukan orang yang mau meminjamkan uang kepadanya. Maka terpaksalah ia membeli barang secara cicilan atau dengan bayaran  secara kredit kemudian menjualnya kembali dengan harga cash – meskipun ia rugi karena lebih murah. Hal ini ia lakukan  agar keperluannya terpenuhi yakni mendapatkan uang (wariq) sekarang.[27]

Aplikasi struktur bai tawarruq saat ini adalah dalam produk perbankan seperti membeli secara tangguh dan menjual secara tunai dengan bank sebagai intermediasi, bank membeli secara tunai dan menyewakan kembali kepada penjual awal, membeli komoditas secara tunai dan menjualnya kembali dengan harta tangguh di pasar internasional, menjual komoditas secara tunai dan membelinya secara tangguh di pasar komoditas dengan intermediasi bank internasional, sukuk dengan akad menyewakan asset dan service bonds.[28]

3.5.       Bai Dayn

Dalam Islam, muamalat dalam bentuk utang-piutang adalah sesuatu yang dibolehkan.[xxix] Bai dayn adalah salah satu kontrak jual beli dimana kreditor  menjual hak “utang”nya kepada debitur itu sendiri atau pihak lain[xxx].

Struktur akad bai dayn bisa berbentuk bai dayn secara tunai dan bai dayn secara utang atau bai dayn bi dayn. Mayoritas ulama sepakat tentang kebolehan bai dayn secara tunai jika penjualnya adalah orang yang memiliki utang bersangkutan, tetapi ulama berbeda pendapat tentang kebolehan bai dayn jika penjualnya bukan yang memiliki utang tersebut. Ulama yang membolehkan adalah ulama fiqh Maliki, dan sebagian Syafiiyah dengan dua syarat, tidak mengarah pada sesuatu yang dilarang secara syar’i dan adanya keyakinan yang memadai bahwa utang tersebut bisa dilunasi dan tidak satu alibi pun bagi kedua pihak untuk mempermasalahkan akad ini. Menurut Abdul Sami dalam bukunya Ushul al-Buyu al-Mamnu’ah, bahwa alasan dari ulama yang membolehkan bai dayn secara tunai untuk jenis kedua ini sangat relatif. Ahli fiqh Hanafi, Hanbali, Zahiriyyah dan sebagian Syafiiyah melarang jual beli tersebut.[xxxi] Imam Hanafi tidak membolehkannya karena hutang adalah intangible property karena penjual atau pembeli sama-sama memiliki resiko besar untuk menerima dan menyerahkan.[xxxii]

Sedangkan bai dayn bi dayn atau sering disebut bai al-kali bi al-kali atau bai al-nasiah bi al-nasiah atau bai dayn nasiah adalah jual beli yang dilarang, Jumhur ulama melarang jual beli ini berdasarkan hadis,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اْلكاَلِيءِ بِالْكَالِيءِ[xxxiii]

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli al-kali bi al-kali” (HR. al-Baihaqi).

Menurut Imam al-Baihaqi, hadis tersebut lemah karena terdapat rawi yang bernama Musa ibn Uqbah dan ia merupakan rawi yang sering salah (khata’). Menurut Imam Ahmad, hadis tersebut tidak shahih. Tetapi ijma’ ulama menggatakan bahwa bai dayn bi dayn adalah transaksi yang dilarang. Ibn Munzir berkata: ulama telah ijma’ bahwa bai dayn bi dayn terlarang.[xxxiv]

Dalam perbankan, bai dayn bi dayn diaplikasikan dalam produk bill of exchange.

Bai dayn telah dipraktekkan secara luas di Malaysia dalam Bill of Exchange and Bankers Acceptance, Money Market Instrument, Islamic Securities and Bonds, Islamic Accepted Bills (IAB) sebagai instrumen likuiditas, SBPU (Surat berharga pasar wang).[xxxv] Diantara bank di Malaysia yang menawarkan produk tersebut adalah Bank Islam Malaysia untuk impor dan ekspor Islamic Accepted Bills (IAB). Dalam impor, bank memberikan pembiayaan modal kerja dengan murabahah. Utang tersebut kemudian disekuritisasi. Lalu bank menerbitkan Bill of Exchange untuk nasabah dan nasabah menerimanya dengan harga dan maturitas yang telah ditentukan. Lalu bill of exchange yang telah disekuritisasi tersebut diperjualbelikan di pasar sekunder.

Dalam produk ekspor, bank membiayai eksportir dengan akad bai dayn. Eksportir yang menginginkan produk ini harus menyiapkan dokumen ekspor sebagaimana dalam akad LC dan memberikan ke bank untuk dibeli. Lalu dokumen tersebit dikirimkan ke pembeli diluar negeri. Lalu bank meminta eksportir untuk menerbitkan Bill of Exchange yang lain untuk bank. IAI ekspor ini juga dimungkinkan untuk diperdagangkan di pasar sekunder.[xxxvi]

4.        Penutup

Bentuk jual beli terlarang dalam Islam hanyalah bentuk kecil dari luasnya lingkup muamalah yang diperbolehkan untuk menunjang kehidupan manusia. Sifat tersebut menjadikan ranah muamalah merupakan ranah yang fleksibel dan mengikuti kebutuhan kehidupan manusi.

  1. Riba merupakan transaksi terlarang yang bersifat mutlak berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan ijma ulama.
  2. Gharar memiliki level yang berbeda. Hanya gharar yang level tinggi atau fahisy yang disepakati para ulama tentang keharamannya.
  3. Bai Inah dan Tawarruq adalah akad yang masih debatable dikalangan ulama. Dalil yang digunakan pun berstatus hadis dhaif. Keharamannya lebih ditekankan pada sadd al-zara’i.
  4. Bai Dayn yang dibolehkan adalah jual beli utang secara tunai dan merupakan milik dari penjual. Bai dayn secara tangguh masih diberdebatkan dikalangan ulama. Adapun bai dayn bi dayn atau bai al-kali bil kali adalah diharamkan oleh mayoritas ulama berdasarkan hadis nabi.

5.        Daftar Bacaan

Agustianto (2001). Jual beli gharar. Materi kuliah Fiqh Muamalat yang disampaikan pada Universitas Paramadina.

Agustianto (2006). Riba. Materi Matakuliah Fiqh Muamalah yang disampaikan di Universitas Paramadina; mengutip ibn Arabi al-Maliki dalam Ahkamul Qur’an.

al-Azdi, Sulaiman ibn al-Asy’ats Abu Daud al-Sijistani (tth). Sunan Abi Daud. Beirut: Dar el-Fikr

al-Baihaqi,  Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr (1994). Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Baz.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Ja’fy (1987). Al-Jami’ al-Shahih al- Mukhtashar. Beirut: Dar ibn Katsir.

Al-Dharir, al-Shiddiq Muh. Al-Amin (1993). al-Gharar fi al-‘Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu’ashirah, Jedah: al-Bank al-Islamy li al-Tanmiyyah.

Al-Mishry, Rafiq Yunus (1991). Al-Jaami’ fi Ushul al-Riba. Damaskus: Dar el-Qolam

al-Naisabury, Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al- Qusairy (tth). Shahih Muslim. Beirut: Darul Ihya al-Turats al-Araby

al-Nasai, Ahmad ibn Syu’aib Abu Abd al-Rahman (1987). Al-Mujtaba minas Sunan. Halb: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah

al-Qazwiny, Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid (tth). Sunan Ibn M ajah. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, hlm. 733, 738, 739

al-Syaukani Muhammad ibn Ali ibn Muhammad (tth). Nailul Authar min Ahadits Sayyidil A ,khyar Syarh Muntaqa al-Akhbar. Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyah, juz. 5

al-Suwailem, Sami (2000). “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange,” Islamic Economic Studies. Vol. 7, Nos. 1, Oct. ’99, Apr. 2000

Amin, Hanudin (2007), “An Analysis of The Classical And Contemporary Juristic Opinions on Bay Al- Dayn,” Labuan e-Journal of Muamalat and Society, vol. 1, pp.31-43.

Ash-Shawi, Shalah, Abdullah al-Mushlih (2004). Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq.

Ayyub, Hasan (2003). Fiqh al-Mu’amalah al-Maaliyah fi al-Islam. Kairo: Dar el-Salam, Cet. 1

Chapra, M. Umer (2001). The Future of Economics: an Isl amic Perspective. Jakarta: Sharia Econimics and Banking Institute.

Ibn Rusyd (tth). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Kairo: Dar el-Fikr

Kahf, Monzer (tth). “Outlines of a Brief Framework of Tawarruq (Cash Procurement) and Securitization in Shariah and Islamic Banking,”

Karim, Adiwarman (2004). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. II

Obaidillah, Mohammed (2005), Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Economics Research Center

Rayyan, Ahmad (1995). Fiqhul Buyu’ al-Manhiy ‘Anha Ma’a Tatbiqaatiha al-Haditsah fil Masharif al-Islamiyyah. Jeddah: al-Ma’had al-Islamy lil Buhuts wal Tadhrib, al-Bank al-Islamy lit Tanmiyyah

Syafei, Rachmat (2006). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia

http://www.bankislam.co.my

Zuhaily, Wahbah (tth). Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu; al-Mujallad al-Khamis, Kairo: Dar el-Fikr


[1]Lihat misalnya Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Imam Ibn Rusyd, Kitab al-Muhadzzab Imam Nawawi, Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Wahbah Zuhaily, dsb.

[2]Ibn Rusyd (tth). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Kairo: Dar el-Fikr, hlm. 867.

[3]Wahbah al-Zuhaily (tth). Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, al-Mujallad al-Rabi’ah. Kairo: Dar el-Fikr, hlm.423

[4]Shalah al-Shawi, Abdullah al-Mushlih (2004). Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.). Jakarta: Darul Haq, hlm. 90.

[5]Adiwarman Karim (2007). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed. 3-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

[6]Bukahri, juz 2, hal. 774, no. 2109

[7]Bukhari, Juz 2, hal. 775, no. 2121

[8]Rachmat Syafei (2006). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 76; mengutip Ibn Abidin. Radd al-Mukhtar Syarh Tanwial-Abshar. Kairo: al-Munirah,  juz V, hlm. 5.

[9]Wahbah al-Zuhaily (tth). Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, al-Mujallad al-Rabi’. Damaskus: Dar el-Fikr. Cet. 2, hlm.  500-519.

[10]Lihat Qs. al-Baqarah: 275.

[11]Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Ja’fy (1987). Al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar. Beirut: Dar ibn Katsir. no. hadis: 2615; Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairy al-Naisabury (tth). Shahih Muslim. Beirut: Darul Ihya al-Turats al-Araby, no. hadis: 89; Sulaiman ibn al-Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdi (tth). Sunan Abi Daud. Beirut: Dar el-Fikr, no. hadis: 2874; Ahmad ibn Syu’aib Abu Abd al-Rahman al-Nasai (1987). Al-Mujtaba minas Sunan. Halb: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah, no. hadis: 3671.

[12]Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairy al-Naisabury (tth). Shahih Muslim. Beirut: Darul Ihya al-Turats al-Araby, no. hadis: 106

[13]Rafiq Yunus al-Mishry (2001). Al-Jaami’ fi Ushul al-Riba. Damaskus: Dar el-Qalam. Hlm. 15

[14]M. Umer Chapra (2001). The Future of Economics: an Islamic Perspective. Jakarta: Sharia Econimics and Banking Institute, hlm. 264.

[15]Agustianto (2006). Riba. Materi Matakuliah Fiqh Muamalah yang disampaikan di Universitas Paramadina; mengutip Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam Jarimat ar-Riba

[16]Rafiq Yunus al-Mishry (2001). Al-Jaami’ fi Ushul al-Riba. Damaskus: Dar el-Qalam. Hlm. 10.

[17]al-Shiddiq Muh. Al-Amin Al-Dharir (1993). al-Gharar fi al-‘Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu’ashirah, Jedah: al-Bank al-Islamy li al-Tanmiyyah, hlm. 11.

[18]Agustianto (2001). Jual beli gharar. Materi kuliah Fiqh Muamalat yang disampaikan pada Universitas Paramadina.

[19]al-Shiddiq Muh. Al-Amin Al-Dharir (1993). al-Gharar fi al-‘Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu’ashirah, Jedah: al-Bank al-Islamy li al-Tanmiyyah, hlm. 12.

[20]Two in One atau Safqatain fi Safaqah adalah jual beli yang terhimpunnya dua akad dalam satu transaksi. Seperti: saya jual rumah ini kepada 100 secara kontan atau 110 secara kredit. Tetapi diakhir akad tidak ditentukan akad mana yang dipilih. Atau saya jual sepeda ini kepadamu dengan syarat kamu jual HP itu kepadaku. Bai urbun adalah jual  beli yang menggunakan uang muka tetapi jika akad tidak terjadi maka uang muka hangus. Bai hashah adalah jual beli yang terjadi dengan melemparkan kerikil ke sekumpulan barang dan barang yang terkena lemparan adalah objek jual beli. Bai munabazah adalah jual beli dengan kondisi dimana barang yang dilemparkan kea rah penjual adalah objek jual beli. Bai mulamasah adalah jual beli dengan kondisi bahwa barang mana yang dipegang saat mata tertutup atau kondisi pembeli tidak bias memastikan dengan jelas barangnya adalah yang menjadi objek jual beli. Bai muallaq adalah jual beli yang tergantung dengan adanya jual beli lain dan bai mudhaf adalah jual beli yang dikaitkan dengan masa depan dalam hal peyerahan barang dan harga ditentukan diawal. Lihat Al-Dharir, al-Shiddiq Muh. Al-Amin (1993). al-Gharar fi al-‘Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu’ashirah, Jedah: al-Bank al-Islamy li al-Tanmiyyah.hlm. 12-18.

[21]Sami al-Suwailem (2000). “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange,” Islamic Economic Studies. Vol. 7, Nos. 1, Oct. ’99, Apr. 2000, 37

[22]Rafiq Yunus al-Mishry (2001). Al-Jaami’ fi Ushul al-Riba. Damaskus: Dar el-Qalam. Hlm. 172.

[23]Mohammed Obaidillah (2005), Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Economics Research Center, hlm. 104.

[24]Abu Bakr al-Jazairi (1992). Minhajul Muslim. Beirut: Dar el-Fikr, hlm. 366.

[25]Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani (tth). Nailul Authar min Ahadits Sayyidil Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar. Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyah, juz. 5, hlm. 276

[26]Agustianto (2001). Bai Inah dan Tawarruq. Materi kuliah Fiqh Muamalat yang disampaikan pada Universitas Paramadina; mengutip Muhammad Rawwas

[27]Agustianto mengutip Muhammad Rawwas Qal’ah Jiy (1999), Al-Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah, Beirut: Dar al-Tanafus, hlm. 86

[28]Monzer Kahf  (tth). “Outlines of a Brief Framework of Tawarruq (Cash Procurement) and Securitization in Shariah and Islamic Banking,” hlm. 2

[xxix]Ahmad Rayyan (1995). Fiqhul Buyu’ al-Manhiy ‘Anha Ma’a Tatbiqaatiha al-Haditsah fil Masharif al-Islamiyyah. Jeddah: al-Ma’had al-Islamy lil Buhuts wal Tadhrib, al-Bank al-Islamy lit Tanmiyyah, hlm. 36.

[xxx]Hanudin Amin (2007). “An Analyis of the Classical and Contemporary Juristic Opinion on Bay al-Dayn. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, hlm. 32

[xxxi]Ahmad Rayyan (1995). Fiqhul Buyu’ al-Manhiy ‘Anha Ma’a Tatbiqaatiha al-Haditsah fil Masharif al-Islamiyyah. Jeddah: al-Ma’had al-Islamy lil Buhuts wal Tadhrib, al-Bank al-Islamy lit Tanmiyyah, hlm. 36-37.

[xxxii]Hanudin Amin (2007). “An Analyis of the Classical and Contemporary Juristic Opinion on Bay al-Dayn. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, hlm. 39-40.

[xxxiii]Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi (1994). Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Baz.

[xxxiv]Ahmad Rayyan (1995). Fiqhul Buyu’ al-Manhiy ‘Anha Ma’a Tatbiqaatiha al-Haditsah fil Masharif al-Islamiyyah. Jeddah: al-Ma’had al-Islamy lil Buhuts wal Tadhrib, al-Bank al-Islamy lit Tanmiyyah, hlm. 37

[xxxv]Hanudin Amin (2007). “An Analyis of the Classical and Contemporary Juristic Opinion on Bay al-Dayn. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, hlm. 40-42

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hadis hari ini

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"
February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Follow me !

%d bloggers like this: