//
you're reading...
Ekonomi Islam, GCG

Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi

Tulisan ini dimuat di Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh, Aceh, Volume I, No. 2, Juli-September 2012, hlm. 309-324, ISSN 2302-9978

Abstract

Zakat is a pillar of Islam. It should be managed by the government and taken from the wealths reached the nishab. Rasulullah has delegated his sahabah to collect the zakah from the rich and distributed to the poor. They are Mu’adz bin Jabal, Uqbah bin Amir al-Juhany, and others. The Islamic story proved that zakat was a fiscal instrument and managed by the state. The collapse of Turki Utsmani has changed zakat management model. The zakah managed by person and was not be a fiscal instrument. As been stated, there are 2 models of zakah management, i.a it was managed by the state with an obligatory system; and managed by society with a voluntary system. Indonesia – as a state – accomodate the second model in despite of having majority of muslim and there are several institution donated by zakat fund.

Kata kunci: zakat, pengelolaan zakat, OPZ

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Pengelolaannya dilakukan oleh negara dan bersifat memaksa bagi muslim yang hartanya mencapai nisab[1]. Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat dilakukan oleh individu. Diantara sahabat yang pernah ditunjuk oleh Nabi untuk memungut zakat (amil) adalah Mu’adz bin Jabal[2], Uqbah bin Amir al-Juhany[3], dan sahabat lainnya. Pada masa setelahnya, sejak masa Khulafa Rasyidin sampai saat ini, pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh institusi[4] baik bersifat obligatory / compulsory atau voluntary system[5]. Dalam sejarah Islam, pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individu, tetapi dikelola oleh Negara sebagai instrumen fiskal negara.

Setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani di Turki tahun 1924, pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan oleh lembaga. Runtuhnya khilafah Utsmani adalah akhir dari pemerintahan Islam dalam bentuk negara. Pada masa selanjutnya, zakat dikelola dengan beberapa model. Diantaranya, Sudan memiliki Departemen Zakat dan Pajak sebagai lembaga yang mengurusi fiskal negara. Pembayaran zakat dan pajak oleh masyarakat didokumentasikan dalam form pembayaran yang sama. Model yang sama juga diterapkan di Saudi Arabia, Jordan dan Malaysia. Tetapi Malaysia tidak memasukkan zakat dalam fiscal budgeting. Pakistan menerapkan model bahwa zakat dikelola pemerintah pusat sedangkan sedekah didistribusikan sesuai kewenangan tingkatan pemerintahan. Kuwait menyerahkan pengelolan zakat kepada masyarakat tetapi didukung penuh oleh negara. Zakat yang dibayarkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (tax deductible) bagi masyarakat. Model terakhir inilah yang diakomodasi oleh Indonesia.[6]

 

Pembahasan

Transformasi Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu pra kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru, dan Reformasi.

  1. Pra Kemerdekaan

 

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak bias dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi pada abad ketujuh masehi. Melalui perantara saudagar, dai dan sufi dari Jazirah Arab, India dan Persia, Islam mulai menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sudah berinteraksi dengan mereka. Bermula dari masyarakat pesisir di wilayah utara Indonesia, Aceh dan terus menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Dengan pendekatan cultural yang sudah ada yaitu Hindu dan Budha, Islam berkembang di Indonesia. Sehingga sebagian ajaran Islam ada yang terkontaminasi dengan budaya tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pengamalan ajaran Islam oleh pemeluknya. Ada istilah kaum Islam abangan dan kaum santri. Kesadaran masyarakat terhadap zakat tidak sejalan dengan kesadaran terhadap sholat dan puasa. Zakat hanya dimaknai sebagai zakat fitrah pada bulan Ramadhan dan dikelola secara individu.

Pada masa penjajahan Belanda, kondisi ini tetap dipertahankan. Melalui pengaruh C. Snouck Hurgronje dalam “Politik Islam”, Belanda membatasi perkembangan Islam karena dianggap membahayakan pemerintahan Belanda. Masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemahaman bahwa Islam adalah ibadah ritual yang terpisah dari kehidupan. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam masalah keagamaan.

Tak terkecuali dengan zakat, Belanda juga membuat kebijakan untuk memperlemah pelaksanaan zakat. Belajar dari pengalaman tentang masyarakat Aceh, Belanda menganggap zakat adalah diantara faktor yang menyebabkan kesulitan menduduki Aceh. Masyarakat Aceh menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda.

Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah Yang Maha Kuasa.

Fenomena ini terus berlangsung sampai abad ke sembilan belas. Merespon praktek pengamalan zakat yang tradisional ini, Muhammadiyah mempelopori perubahan pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga amil zakat tersendiri. Lembaga tersebut khusus mengurusi zakat, infak, sedekah dan wakaf serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak, terutama fakir miskin. Pada masa selanjutnya, pengelolaan zakat mulai menggerakkan ekonomi dengan membentuk koperasi-koperasi, pendidikan, kesehatan dan usaha produktif lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis ‘Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, -hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI.[7]

 

  1. Orde Lama dan Orde Baru

Pengelolaan zakat pada masa awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan masa menjelang kemerdekaan. Periode ini berada dalam 2 (dua) masa pemerintahan, atau dikenal dengan orde lama dan orde baru. Pada masa ini, pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, lembaga pendidikan yang tidak memiliki aktifitas utama dalam mengelola zakat. Pemerintah masih memilih tidak campur tangan dengan masalah agama termasuk zakat. Fase ini berlangsung antara 1968-1991. Pengaruh pemerintahan Belanda masih dirasakan. Sikap apatisme terhadap pengamalan Islam masih menjadi kecurigaan dari pemerintah.

Sebenarnya pemerintah melalui Departemen Agama pernah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat. Tetapi tanpa alasan yang jelas, PMA ini dicabut sebelum sempat diimplementasikan.

Setelah tahun 1991, untuk menarik simpati masyarakat untuk keterpilihan pada periode yang keenam kalinya, pemerintah – pada masa itu – akhirnya mau mengeluarkan peraturan perundang-undangan meskipun hanya setingkat Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990.

Tetapi tampaknya, keberpihakan tersebut masih dirasa setengah hati. Hal ini terlihat dari posisi BAZIS sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan bukan sebagai organisasi pemerintah ataupun semi pemerintah. Fase formalisme tersebut berlangsung dari tahun 1991 – 1998.[8]

 

  1. Reformasi

Era reformasi tampaknya juga memberi dampak positif terhadap aktifitas perzakatan di Indonesia. Pemerintah mulai mengakomodasi pengelolaan zakat. Pemerintah dibawah B.J Habibie dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial.

Pada pemerintahan selanjutnya, keberpihakan ini dilanjutkan dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2000 tentang Perpajakan dan Keppres No. No.8 Tahun 2001 tentang pembentukan BAZNAS. Pada akhir tahun 2001, melalui pemerintahan saat itu, dicanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional.[9]

 

OPZ: Perspektif Regulasi

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dasar hukum UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999; dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU No. 38/1999, OPZ adalah institusi yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. OPZ dapat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah OPZ yang didirikan oleh pemerintah baik tingkat pusat (BAZNAS), provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan (BAZDA). Hubungan kerja antar tingkatan tersebut bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Sedangkan LAZ adalah OPZ yang dibentuk masyarakat, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. OPZ tersebut mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. OPZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Merespon amanah UU No. 38/1999 tersebut, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan Perda yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak/sedekah, wakaf dan donasi lainnya yang diakui dalam Islam. Berdasarkan kompilasi yang dilakukan Amelia Fauzia dalam penelitiannya bersama CSRC UIN Jakarta dan Ford Foundation, pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan Perda tentang zakat dan pengelolaanya sudah berjumlah 27 daerah[10]. Berikut adalah perda-perda zakat yang dimaksud.

 

Tabel. Perda Zakat di Indonesia
NO PROVINCE NO NAME
1

 

Nanggroe Aceh

Darussalam

Qanun Province NAD No. 7 2004

 

Pengelolaan Zakat

 

2 West Sumatra Regional regulation of District Pesisir Selatan No. 31 2003 Pengelolaan Zakat
3 Regional regulation of City Bukit Tinggi No. 29 2004 Pengelolaan Zakat
4 Regional regulation of City Solok No. 13 2003 Pengelolaan Zakat
5 Regional regulation of District Padang Panjang No. 7 2008* Pengelolaan Zakat
6 Bangka Belitung Regional regulation of District Bangka No. 4 2006 Pengelolaan ZIS
7 Banten Regional regulation of Province Banten No. 4 2004 Pengelolaan ZIS
8 Regional regulation of District Serang No. 6 2002 Pengelolaan Zakat
9 Regional regulation of District   Tangerang No. 24 2004 Pengelolaan ZIS
10 Regional regulation of City Cilegon No. 4 2001 Pengelolaan ZIS
11 West Java Decree of West Java governor Jabar No. 73 2001 Pengelolaan Zakat & Pengurus BAZ Jawa Barat
12 Regional regulation of City Bandung No. 30 2002 Pengelolaan ZIS
13 Regional regulation of District Cianjur No. 7 2004 Pengelolaan Zakat
14 Regional regulation of District Garut No. 1 2003 Pengelolaan ZIS
15 Regional regulation of District Karawang No. 10 2002 Pengelolaan ZIS
16 East Java Regional regulation of District   Sidoarjo
17 East Kalimantan Regional regulation of City Bontang Pengelolaan ZIS
18 Regional regulation of District   Kutai Kartanegara 2008
19 West Nusa Tenggara Regional regulation of District Lombok Timur No. 9 2002 Pengelolaan Zakat
20 Regional regulation of District Kabupaten Bima
21 South Sulawesi Regional regulation of District Bulukumba No 02 2003 Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq & Shadaqah
22 Regional regulation of District Maros No 17 2005 Pengelolaan Zakat
23 Regional regulation of District Barru No 3 2004 Pengelolaan Zakat
24 Regional regulation of District Takalar No 5 2003 Teknis Pengelolaan Zakat
25 Regional regulation of City Government Makassar No 05 2006
26 West Sulawesi Regional regulation of District Mamuju 2005 Pengelolaan Zakat & Ibadah Maliyah
27 Central Sulawesi Decree of Governor Donggala No. 188.45/0241/DEPAG Petunjuk pelaksanaan Pengelola Zakat
Sumber: Fauzia, 2011

*direvisi, Kab. Tanah Datar belum ada perda zakat. Pemkot Padang   Panjang belum tercantum

 

Secara substansi, perda-perda tersebut tidak jauh berbeda dengan UU No. 38/1999. Aturan yang dicantumkan dalam perda merincikan hal-hal yang sesuai dengan kondisi yang ada di daerah bersangkutan. Diantara aturan spesifik yang berbeda adalah terkait aspek penekanan pada PNS dan sanksi yang diberikan kepada muzakki yang enggan membayar zakat dan amil yang melakukan penyimpangan[11]. Berikut adalah ringkasan perda zakat di beberapa daerah yang diatur berbeda dan spesifik dari UU No. 38/1999.

 

Kabupaten Pesisir Selatan

Perda zakat pertama yang ada di propinsi Sumatera Barat adalah perda no. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Secara spesifik, perda ini dikeluarkan atas amanat dari UU no. 38/1999 dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok pengelolaan Pemerintahan Nagari.

Ketentuan spesifik yang ditegaskan dalam perda ini adalah pertama, pewajiban secara tegas kepada mustahik yang sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat dan anjuran untuk memberikan infak, sedekah, wakaf, wasiat, harta warisan dan kifarat. Penegasan ini dicantumkan dalam bab khusus tentang Kewajiban Membayar Zakat dalam pasal 2. Kedua, dalam kelembagaan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat dimungkinkan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat. Aktivitas pengumpulan zakat dapat dilakukan secara langsung atau bekerjasama dengan Bank tertentu. Perda ini juga secara tegas mengatur organisasi dan tata kerja BAZ Daerah dengan merincikan susunan organisasi dan tugas serta wewenang masing-masing. Ketiga, lingkup kewenangan pengumpulan zakat dibatasi pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan dan pada Instansi/Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah di tingkat daerah, kecamatan dan nagari. Keempat, aspek pengawasan ditegaskan pada pasal 35 yang menegaskan bahwa BAZ memberikan laporan tahunan hasil audit pelaksanaan tugas ke Bupati dan DPRD. Selain itu, masyarakat juga dimungkinkan berperan dalam pengawasan pengelola zakat. Sementara ketentuan sanksi, tidak ada aturan yang spesifik selain hanya merujuk pada ketentuan pasal 21 Bab VII Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 diancam kurungan selamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyaknya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

 

Kabupaten Solok

Kabupaten Solok adalah daerah kedua setelah Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat yang merespon UU 38/1999 dengan melahirkan Perda No. 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dengan subtansi regulasi yang relatif sama dengan UU, perda ini mengatur secara khusus tentang pengelolaan ZIS, bukan hanya zakat.

Berikut adalah hal-hal yang spesifik dan berbeda yang diatur. Pertama, perda menegaskan bahwa pembagian zakat selain berdasarkan prioritas kebutuhan primer mustahik yang tidak bias ditunda, juga tidak dialihkan pembagiannya dari daerah sumber zakat ke daerah lain kecuali apabila daerah sumber telah mengalami surplus dan daerah tujuan pemindahan adalah minus atau untuk diberikan kepada mustahiq yang memiliki hubungan qirabah dengan muzakky, dengan tetap menjaga prioritas jenis kebutuhan mustahiq (pasal 6). Kedua, Lembaga pengelola zakat juga diberikan kewenangan menunjuk unit pengumpul zakat di wilayah daerah yang dianggap perlu untuk memperlancar tugas pengelolaan zakat. Dalam bab VIII pasal 12 disebutkan bahwa pengelola zakat (BAZ dan LAZ) bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dan memberikan laporan tahunan ke DPRD. Ketiga, tidak ada sanksi khusus secara spesifik selain mengukuti UU, tetapi ada ketentuan tambahan dengan aspek penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Kota Bukittinggi

Merespon lahirnya UU No. 38/1999, Pemerintah Kota Bukititinggi mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat pada 30 Juni 2004. Secara umum, perda ini adalah penterjemahan UU dalam konteks pengelolaan zakat di daerah Bukittinggi. Diantara substansi regulasi yang membedakan perda ini dengan UU adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek organisasi pengelola zakat. Pada Bab IV pasal V, dirincikan tahapan yang dilakukan pemerintah daerah dalam membentuk calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Bukittinggi untuk selanjutnya diusulkan kepada Walikota[12]. Untuk memperjelas aspek pengelolaan ini, Perda juga menambahkan bab dan pasal tambahan yang menjelaskan tentang uraian tugas, tata kerja Badan Amil Zakat di bab V dan pembentukan unit pengumpul zakat di bab VI. Bab V menjelaskan uraian tugas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana; masa tugas kepengurusan badan amil zakat yaitu selama 3 (tiga) tahun; dan tata kerja pengurus tentang mekanisme pelaporan untuk pengambilan keputusan kinerja dan pengelolaan staf. Sedangkan bab VI menjelaskan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan yang berkedudukan di Bukittinggi.

Kedua, aspek pengumpulan zakat. Kontens spesifik yang diatur adalah besaran presentase zakat yang dibayarkan, rujukan perhitungan zakat oleh muzakkki, dan ketentuan tentang bukti setor zakat. Pedoman dalam penghitungan zakat dapat dipergunakan buku pedoman praktis tentang Zakat halaman 10 s/d 16 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi Tahun 1423 H/2002 M.

Ketiga, aspek pendayagunaan zakat. Perda menjelaskan lebih spesifik prioritas mustahik pendayagunaan zakat. Dalam pasal 17 disebutkan bahwa setiap penerimaan zakat fitrah oleh UPZ, 87 ½% didistribusikan pada Fuqara dan Masakin di daerah UPZ sendiri, selebihinya disetorkan pada Badan Amil Zakat. Selain itu juga dirincikan prosedur pendayagunaan zakat produktif kepada musthik (pasal 18).

Keempat, dalam aspek pengawasan, Badan Amil Zakat diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Walikota dan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Kelima, aspek sanksi. Dalam hal BAZ tidak melaksankan kewajiban yang telah ditetapkan, maka mekanisme peninjauan ulang yang dilakukan adalah melalui tahap peringatan tertulis dari Walikota, Bila peringatan telah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka peinbentukkan dapat ditinjau ulang dan Walikota dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang baru atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi. Sedangkan ketentuan pidana sesuai dengan aturan dalam UU No. 38/1999 dengan tambahan penjelasan sanksi pidana atas yang melakukan pengumpulan, pendistrrbusian dan pendayagunaan zakat selain Badan Amil Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau orang/badan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakatdiancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal lain yang diatur secara berbeda dengan UU adalah tentang anggaran dan penyidikan. Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat dibebankan pada APBD dan porsi tertentu dari zakat sebagai hak amil. Dalam pasal 25, disebutkan selain instansi POLRI, tindak pidana sebagaimana dimaksud daput juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

 

Kota Padang Panjang

UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah pemicu dari lahirnya Perda Zakat di beberapa daerah. Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Seperti yang ditulis dalam penjelasan, lahirnya Perda ini tidak terlepas dari perwujudan julukan sebagai kota Serambi Mekah – layaknya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam – dan keinginan pemerintah daerah untuk mengelola zakat secara professional untuk kesejahteraan masayarakat.

 

Secara umum, substansi perda tidak berbeda dengan UU No. 38/1999 dengan penyesuaian pada struktur pemerintah daerah bersangkutan terkait ketentuan umum, organisasi pengelola zakat, pengawasan, dan sanksi.

Hal spesifik yang ditegaskan dalam perda tersebut adalah pertama, terkait organisasi pengelola zakat. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa masa tugas Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun. Badan Amil Zakat juga dapat menunjuk Unit Pemungut Zakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan unit kerja untuk menunjang kelancaran pemungutan zakat (pasal 9 ayat 6-8). Kedua, terkait dengan mekanisme pengumpulan zakat. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa pemungutan zakat oleh BAZ dan LAZ dapat dilakukan langsung atas pemberitahuan muzakki atau dikumpulkan melalui UPZ atau bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.

Ketiga, terkait pungutan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam bab VII pasal 19. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pungutan yang dilakukan terhadap PNS berdasarkan persetujuan dari individu PNS bersangkutan[13]. Ini mengindikasikan bahwa hal tersebut masih bersifat anjuran, bukan keputusan yang memaksa seperti yang dipraktekkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Lombok Timur.

Keempat, terkait pembiayaan. Pasal 27 menjelaskan bahwa segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Seperti yang dirilis oleh surat kabar harian Haluan (1/6/2011), per periode Juni 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang telah membagikan dana  zakat sebesar Rp487,25 juta untuk keluarga miskin. Dana zakat itu masing-masing akan dibagi untuk program “Padang Panjang Cerdas”, modal kerja “Padang Panjang Makmur”, bantuan kon­sumtif “Padang Panjang Peduli” dan bantuan “Padang Panjang Tanggap Darurat”.

 

Kabupaten Lombok Timur

Perda zakat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah Perda No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat. Mayoritas ketentuan dalam perda ini tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal dalam UU No. 38/1999 dengan menyesuaikan konteksnya dengan pemerintah daerah.

Aturan khusus yang menarik adalah terkait sanksi sosial terhadap muzakki yang engan membayar zakat. Pasal 23 tentang saksi menjelaskan bahwa setiap muzakki yang enggan dan lalai menunaikan zakat akan dihukum dengan tahapan, (a) diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan (b) jika tidak diindahkan, makanya namanya diumumkan dihadapan jamaah pada hari jumat. Sementara untuk sanksi pelanggaran oleh amil diatur mengikuti pasal (9) pasal 12, pasal 13 dan Pasal 15 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal lain adalah terkait ketentuan penyidikan atas pelanggaran dimana pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan selain penyidikan oleh pejabat penyidik umum.

 

Pola Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam Islam, pengelolaan zakat dilakukan oleh negara[14] dan bersifat memaksa (obligatory system) bagi umat Islam yang hartanya sudah mencapai nisab[15]. Namun di Indonesia, sejak kemerdekaan, zakat dikelola tanpa keterlibatan pemerintah secara penuh. Pengelolaan zakat dijalankan oleh individu masyarakat yang dipelopori oleh 2 (dua) lembaga keagamaan yaitu masjid dan pesantren. Pengelolaan dilakukan secara sukarela (voluntary system).

Model pengelolaan ini terus berjalan pada masa awal kemerdekaan, orde baru dan era reformasi saat ini baik institusi yang formal yang memiliki badan hukum sebagai pengelola zakat atau tidak formal tanpa badan hukum, bahkan juga yang bersifat individu yang berbasis kepercayaan dari masyarakat.

Mencermati pola pengelolaan zakat saat ini, setidaknya ada 3 (tiga) model pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, OPZ yang dibentuk oleh pemerintah atau yang disebut BAZ baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kedua, OPZ yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik memiliki yayasan tersendiri atau menjadi UPZ dari BAZNAS. Diantaranya adalah BAMUIS BNI, LAZ YAUMIL PT Bontang LNG, Baitul Maal Pupuk Kujang, LAGZIS, BPZIS Bank Mandiri, dan YBM BRI. Ketiga, OPZ yang didirikan oleh masyarakat atau yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ)[16]. Bentuk yang ketiga ini ada yang telah memiliki badan hukum tersendiri dan disahkan oleh pemerintah, seperti Dompet Dhu’afa, YSDF, RZI, PKPU, Portal Infaq, Darut Tauhid, Al Azhar Peduli Ummat, PPPA Daarul Qur’an, dsb; didirikan oleh perusahaan swasta baik berbentuk yayasan atau menjadi UPZ dari BAZNAS, seperti LAZNAS BSM Ummat, BMM Bank Muamalat, ZIS Indosat, ZIS PIQ IKPT, dsb dan ada juga yang masih menempel sebagai aktifitas dari pesantren (lembaga pendidikan), masjid, ormas Islam seperti LAZ NU, LAZ Muhammadiyah dan Baitul Maal Hidayatullah.

Sampai saat ini belum ada data resmi yang pasti tentang jumlah OPZ di Indonesia. Tetapi diperkirakan jumlahnya terus bertambah seiring dengan penambahan provinsi di Indonesia, penambahan lembaga keuangan dan non keuangan syariah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran zakat dalam kehidupan ekonomi. Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama dan Forum Zakat (FOZ) sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Juwaini, Organisasi Pengelola Zakat yang ada saat ini berjumlah 38.013 institusi.[17] Di beberapa daerah, BAZNAS bahkan membentuk Unit Salur Zakat (USZ) khusus untuk mengelola dana zakat tersebut. Saat ini, tercatat 15 USZ yang menjadi mitra BAZNAS.[18]

 

Tabel 1

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

 

No Organisasi Jumlah
1. BAZNAS 1
2. BAZDA Propinsi 33
BAZDA Kabupaten/Kota 434
4. BAZ Kecamatan 4.800
5. BAZ Kelurahan 24.000
6. LAZNAS 18
7. LAZ Provinsi 16
8. LAZ Kabupaten 31
9. UPZ 8.680
  Jumlah 38.013
Sumber : Juwaini, 2011: 33

 

Catatan Kritis atas Institusi Pengelola Zakat di Indonesia

Potensi besar zakat di Indonesia yang tidak diiringi dengan pencapaiannya sampai saat ini juga terkait faktor pola/model pengelolaan zakat disamping faktor lainnya. Ada beberapa catatan kritis yang bisa dijadikan masukan untuk mengevaluasi perkembangan institusi zakat dalam rangka peningkatan peran dan kontribusi zakat dalam perekonomian nasional. Pertama, sistem zakat yang ada masih bersifat sukarela (voluntary zakat system), terlihat jelas pada pasal 12 ayat 1 UU No. 38 tahun 1999. Sebaiknya sistem zakat diusahakan untuk berada pada posisi wajib (obligatory zakat system), sehingga zakat akan berfungsi dengan maksimal menjalankan perannya sebagai instrumen ekonomi. Kedua, selama ini sistem dan mekanisme yang masih dibawah otoritas Kementerian Agama. Sebaiknya zakat harus berada dalam otoritas ekonomi pemerintah seperti menteri keuangan atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga akan menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi, dengan demikian efektifitasnya akan lebih terasa ketika zakat benar-benar menjadi alat kebijakan ekonomi.[19]

 

Penutup

Sejarah Indonesia mencatat bahwa masjid dan pesantren adalah dua institusi yang konsisten mengelola zakat sejak pra kemerdekaan. Lembaga ini hidup, tumbuh dan berkembang dari dana ini. Perhatian terhadap potensi zakat terus memajukan pengelolaan zakat secara profesional dan efektif. Hadirnya lembaga amil zakat di masyarakat dan beroperasi secara profesional semakin memperbaiki pengelolaan zakat. Keberpihakan pemerintah pun terseret dengan hadirnya UU No. 38/1999 dan selanjutnya diikuti oleh beberapa pemerintah daerah. Sampai saat ini, tercatat sekitar 27 pemerintah daerah telah mengeluarkan perda zakat. Namun tugas belum selesai, perbaikan demi perbaikan harus tetap diperjuangkan, sampai zakat bisa dibuktikan potensinya dan manfaat bagi penyelesaian masalah masyarakat dan negara.

 

Daftar Bacaan

Al Qasim, Abu Ubaid. 2009. Al-Amwal (translated to Bahasa, Al Amwal Ensiklopedi Keuangan Publik). Jakarta: Gema Insani, Cet. I

BAZNAS. 2011. “Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Mitra Badan Amil Zakat Nasional, http://www.baznas.or.id, diakses tanggal 11 Juli 2011

Budiman, Moch. Arif. 2005. “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” Jurnal Khazanah (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005

Budiman, Moch. Arif. 2006. “Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi),” Jurnal Intekna (Politeknik Negeri Banjarmasin), Tahun VI, No. 1, Mei 2006

FOZ. 2011. “Direktori Amil Zakat”, http://www.forumzakat.net, diakses tanggal 11 Juli 2011

Fauzia, Amelia. 2011. “Thesis Attachments” disampaikan dalam acara Workshop Methods On Projection And Estimation Of Zakat Potentials In Indonesia” Hotel Bumi Wiyata, Depok At Wednesday, July 20, 2011

Habib Ahmed. 2004. “Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation,” Discussion Paper No. 8. Jeddah: IRTI-IDB

Hitti, Philip K.. 2008. History of The Arabs (translated in Bahasa). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Cet. I

Imtiazi, et.al. 1985. “Management of Zakah in Modern Muslim Society” Papers presented to the first Seminar on Management of Zakah in Modern Muslim Society held in Karachi, Pakistan during 02-12 Sha’aban 1405 H (22 April – 02 May 1985)

Juwaini, Ahmad. 2011. “Strategi Pengembangan SDM Zakat Indonesia,” dalam “Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Jakarta: FOZ, hlm. 33-41.

Nasution, Mustafa Edwin. 2007. “Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembanganya di Masa Kontemporer di Indonesia,” makalah yang disampaikan pada seminar “Potensi Lembaga Keuangan Sosial Islam dalam Sistem Keuangan Islam” di Universitas Islam Negeri, Rabu 17 Januari 2007

PEBS dan IMZ. 2010. Indonesia Zakat dan Development Report 2010. Jakarta: PEBS-IMZ

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat

Sadeq, Abu Al Hasan. 1994. “A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories, and Administration. Discussion Paper. Jeddah: IRTI-IDB

[1]Pada awalnya, zakat diwajibkan sebagai bentuk kasih sayang yang dilakukan secara sukarela dan dipandang identik dengan keshalehan. Pada perkembangan berikutnya, zakat (infak/sedekah wajib, QS. 2: 43, 83, 177, 262-271, 275-277) berkembang menjadi pungutan wajib atas harta milik, termasuk uang, hewan ternak, hasil pertanian, buah-buahan, dan barang dagangan . Lihat Philip K. Hitti. History of The Arabs (translated in Bahasa). (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), Cet. I, hal. 166

[2]Lihat Sunan Ibn Majah, hadis no. 71, juz. 1, hal. 81. Hadis “Dari Mu’adz bin Jabal ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwasanya aku (Muhammad) adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat”

[3]Lihat Musnad Ahmad, hadis no. 16671, juz. 35, hal. 181. Hadis “Dari Yazid bin Amru al-Ma’afiri dari orang yang pernah mendengar ‘’Uqbah bin ‘Amir al Juhani, ia berkata, “Rasulullah telah mengutusku sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari zata itu. Lalu beliau pun memberikan izin kepada kami”. Lihat juga Al Qasim, Abu Ubaid. Al-Amwal (translated to Bahasa, Al Amwal Ensiklopedi Keuangan Publik). (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. I, hal. 728.

[4]Pengelolaan zakat oleh institusi ini sejalan dengan isyarat QS. al Taubah: 60 yang menggunakan kata ‘amilin’. Amilin adalah bentuk plural dari amil yang bermakna beberapa atau banyak amil.

[5]Institusi pengelola zakat yang dipegang oleh Negara dan bersifat memaksa (obligatory) seperti negara Pakistan, Sudan, Saudi Arabia, Yemen and Malaysia; dan institusi yang dipegang oleh negara/masyarakat yang bersifat sukarela (voluntary) seperti Kuwait, dan Bangladesh. Lihat Sadeq, Abu Al Hasan. “A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories, and Administration”. Discussion Paper. (Jeddah: IRTI-IDB, 1994), p. 43. Imtiazi, dkk. (1985), memasukkan Libya dan sebaliknya tidak memasukkan Malaysia dan sebagai pengelolaan zakat yang dipegang oleh negara dan bersifat wajib (compulsory). Lihat Imtiazi, et.al. “Management of Zakah in Modern Muslim Society” Papers presented to the first Seminar on Management of Zakah in Modern Muslim Society held in Karachi, Pakistan during 02-12 Sha’aban 1405 H (22 April – 02 May 1985), p. 23-24. Lihat Habib Ahmed. “Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation,” Occasional Paper No. 8. (Jeddah: IRTI-IDB, 2004), p. 41-42.

[6]Ibid

[7]Lihat lebih lanjut. Moch. Arif Budiman. “ Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” Jurnal Khazanah (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12.

[8] Moch. Arif Budiman. “Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi),” Jurnal Intekna (Politeknik Negeri Banjarmasin), Tahun VI, No. 1, Mei 2006, hlm. 2-4.

[9]Ibid, hlm. 4-5.

[10]Amelia Fauzia, “Thesis Attachments” disampaikan dalam acara Workshop Methods On Projection And Estimation Of Zakat Potentials In Indonesia” Hotel Bumi Wiyata, Depok At Wednesday, July 20, 2011

[11]Lihat Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat dan Perda No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat.

[12]Tahapan-tahapan sebagai berikut : (a.) Membentuk Tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Ulama, Cendekia, Tenaga terkait serta unsur Pemerintah; (b.) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi; (c.) Mempublikasikan rencana pemhentukkan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi secara luas kepada Masyarakat; (d.) Melakukan penyeleksian terhadap calon pongurus Badan Amil Zakat Daerah Kota
Bukittinggi sesuai dengan keahliannya.; dan (e.) Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi.

[13]Bunyi Bab VII, pasal 19 ayat 2: “Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh Bendaharawan Gaji (Bendaharawan Unit Pengumpul Zakat) atas persetujuan dari yang bersangkutan, yang besarannya 2½ (dua setengah perseratus) dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat yang ada pada Bank yang ditunjuk”.

[14]Berlangsung hingga jatuhnya Khilafah Uthmaniyyah, Turki 1924. Lihat Sadeq, Abu Al Hasan. “A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories, and Administration. Discussion Paper. Jeddah: IRTI-IDB, 1994), p. 43

[15]Lihat QS. 2: 43, 83, 177, 262-271, 275-277. Dalam prakteknya, Rasulullah dan para khulafa rasyidah seperti Abu Bakr memerangi para pembangkang zakat.

[16]PEBS dan IMZ. Indonesia Zakat dan Development Report 2010. (Jakarta: PEBS-IMZ, 2010), hal. 75

[17]Ahmad Juwaini. “Strategi Pengembangan SDM Zakat Indonesia,” dalam “Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. (Jakarta: FOZ, 2011), hlm. 33

[18]BAZNAS. “Unit Pelayanan Zakat (UPZ) dan Unit Salur zakat (USZ) Mitra Badan Amil Zakat Nasional, http://www.baznas.or.id, diakses tanggal 11 Juli 2011

[19]Mustafa Edwin Nasution. “Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi , Aktualisasi dan Perkembanganya di Masa Kontemporer di Indonesia,” makalah yang Disampaikan pada seminar “Potensi Lembaga Keuangan Sosial Islam dalam Sistem Keuangan Islam” di Universitas Islam Negeri, Rabu 17 Januari 2007, hlm. 5.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hadis hari ini

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"
September 2014
M T W T F S S
« Apr   Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Follow me !

%d bloggers like this: