//
you're reading...
Akuntansi, Auditing, Ekonomi Islam, GCG

Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Tulisan ini dimuat di Kolom di Majalah Manajemen Risiko Stabilitas Jasa Keuangan, Edisi No. 81 Maret 2013 Th. VIII

Awal Desember 2012 lalu, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) mengadakan ijtima’ sanawi ke 8. Forum tahunan yang merespon dan membahas masalah-masalah aktual yang terjadi di lembaga keuangan syariah (LKS). Masalah yang dihadapi oleh industri yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah (shariah compliance). Pemenuhan prinsip syariah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi industri selain banyak tuntutan regulasi yang ada.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, tuntutan ini menjadi suatu yang khas dari operasional LKS. Hal ini memunculkan resiko unik terkait potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (shariah non compliance risk). Resiko yang timbul akibat LKS tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa setempat seperti Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Pelanggaran terhadap syariah tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap lembaga bersangkutan, bahkan juga merugikan Islam itu sendiri. Sehingga tanggung jawab ini harus menjadi perhatian yang serius bagi LKS. Untuk itu, dibutuhkan sebuah mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjaga konsistensi LKS terhadap prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, mekanisme tersebut dijalankan dan digawangi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ditugaskan untuk menjaga konsistensi LKS terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Namun, fakta yang ada, menunjukkan bahwa penjagaan tanggung jawab ini relatif belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan UU No. 21/2008, DPS seperti kantor akuntan publik merupakan pihak terafiliasi dari bank syariah. DPS bertugas untuk memberikan saran dan nasehat kepada direksi. Secara apperance, memang DPS memiliki independensi dengan manajemen. Tetapi secara ril, tingkat independensi relatif belum ideal. Hal ini disebabkan hubungan keuangan antara DPS dan manajemen seperti pembayaran gaji dan fasilitas pembiayaan serta belum adanya aturan tentang masa jabatan.

Hal lain adalah belum adanya standar mekanisme kerja pengawasan yang dilakukan DPS terhadap LKS. Ketiadaan ini menyebabkan prosedur pengawasan diserahkan kepada inovasi dan inisiatif DPS. Ini akan berdampak pada opini yang dikeluarkan belum bisa diperbandingkan dan kategori opini DPS yang belum memiliki klasifikasi layaknya 4 (empat) opini auditor independen. Selanjutnya tentang kompetensi DPS. Idealnya, seorang DPS memiliki kemampuan yang integratif antara syariah dan bisnis industri kontemporer. Saat ini, kompetensi DPS masih terdikotomi antara kedua kompetensi tersebut.

Fungsi Audit dan Pengawasan DPS

Saat ini, DPS adalah tumpuan dari masyarakat terkait pemenuhan prinsip syariah oleh manajemen. Karenanya DPS dituntut untuk melakukan pengawasan yang memadai baik ex- ante auditing dan ex-post auditing. DPS tidak hanya mangawasi saat pembentukan dan peluncuran produk, tetapi juga dituntut untuk memastikan produk tersebut juga dioperasionalkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan akhirnya, mengeluarkan opini terhadap operasional secara keseluruhan.

Pengawasan pangkal-batang-ujung ini diharapkan mampu menekan resiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Jika belum, maka potensi resiko ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Bukankah LKS juga layaknya lembaga keuangan konvensional yang juga mengandalkan bisnis dari kepercayaan masyarakat? Seperti yang terjadi pada sukuk global tahun 2007. Saat mufti Syeikh Muhammad Taqi Utsmani mengumumkan 85% sukuk global tidak sesuai syariah, maka mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan akhirnya berdampak pada penurunan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari turunnya pasar sukuk global dari US$50 milyar pada 2007 menjadi US$15 milyar pada 2008 (IFN, 2011).

Kejadian ini menjadi warning bahwa penurunan kepercayaan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan syariah bisa mengakibatkan penurunan kinerja keuangan. Satu hal lagi adalah respon masyarakat yang berbeda terhadap ketidakpatuhan ini. Jika masyarakat tidak lagi percaya terhadap sebuah lembaga keuangan konvensional, maka mereka relatif hanya berpindah ke LK yang lain. Tetapi, jika terjadi pada satu LKS, maka semua LKS dianggap sama, tidak berpindah pada LKS lain, tetapi sayangnya mereka pindah ke lembaga keuangan konvensional. Itulah berat dan signifikannya peran DPS dalam hal ini.

 

Mengurai Masalah

Tentunya, DPS bukanlah satu-satunya pihak yang perlu dituntut. Dalam kondisi yang belum ideal ini, diperlukan peran dari semua fungsi pengawasan yang ada. Ini seharusnya juga menjadi ruang lingkup dari implementasi good corporate governance (GCG) di LKS.

Setidaknya, dalam jangka panjang, masalah ini dapat diurai dengan sokongan regulasi yang memadai. DPS diberikan posisi dan wewenang layaknya fungsi pengawasan dari auditor independen. Peningkatan dan standarisasi kompetensi dari individu DPS menjadi suatu yang krusial. Harus ada upaya sistematis untuk menghilangkan dikotomi kompetensi antara syariah dan operasional LKS melalui pelatihan dan pendidikan di perguruan tinggi. Nantinya, kompetensi ini bisa hadir dan dimiliki oleh setiap DPS. Hal yang juga penting adalah dibentuknya standar mekanisme audit syariah. Seperti standar audit pekerjaan lapangan dan pelaporan bagi auditor independen, DPS seharusnya juga memiliki standar pekerjaan pengawasan. Misalnya, seperti yang diusulkan oleh Nibra Hosen, pendekatan yang dilakukan DPS dapat meliputi pendekatan halal haram, aqad (kontrak), legal, maqasid syariah, dan laporan keuangan.

Dalam jangka pendek, dengan fungsi pengawasan yang ada, dibutuhkan komunikasi yang inten antara DPS dan auditor internal. Part-time pengawasan DPS bisa diback-up dengan fungsi auditor internal atau dengan membentuk staf khusus yang menjadi representasi harian DPS di manajemen seperti Sharia Compliance Department (ShCDept) di Bank Muamalat Indonesia yang beranggotakan 4 (empat) orang dan memiliki kompetensi syariah serta dilengkapi job description yang jelas. Penyusunan kode etik tertulis juga bisa menjadi hal yang diperlukan. Terutama saat ini, masih adanya hubungan keuangan antara DPS dan manajemen. Ini menjadi penting sebagai kontrol terhadap independensi DPS. Terakhir, penggunaan prosedur audit konvensional juga bisa membantu DPS dalam melakukan pengawasan untuk melahirkan opini DPS terhadap operasional LKS seperti konfirmasi, pemeriksaan terhadap sample dokumen dan prosedur lainnya. Wallahu a’lam.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hadis hari ini

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"
September 2014
M T W T F S S
« Apr   Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Follow me !

%d bloggers like this: