//
you're reading...
Akuntansi, Auditing, Ekonomi Islam, GCG

Auditor Syariah: Lulusan Syariah atau Lulusan Akuntansi

Tulisan ini dimuat di Koordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, Volume XIII, No. 1, April 2013, hlm. 179-198, ISSN 1411-6154

ABSTRACT

Several studies found that the audit function of the sharia Islamic financial institutions have not been adequate. This is due to the persistence of the gap among auditor competence to the field of shariah and accounting / auditing (Kasim, 2013; Shafii, 2013a, 2013b; Yaccob, 2012a; Wardhany, 2012; Sulaiman, 2011; Rusnah, 2011; Mardian, 2011; Kasim, 2009). In fact, both these competencies should be required in the implementation of the audit process is not just Islamic audit of the financial statements. This study concludes that the auditor can not decide between the sharia should be a sharia graduate or accounting graduate. This is because both competences is needed in Shariah audit. Under current conditions, there should be an intensive cooperation between the functions that have shariah competence and accounting competence. In operation, it takes the cooperation of all parties who perform an audit function that sharia supervisory board, internal auditors and external auditors. All of the audit function is responsible for the audit of sharia in ensuring that the company has been run in accordance with Islamic principles.

 

Keyword: auditor syariah, syariah compliance, dewan pengawas syariah

 

  1. Pendahuluan

Sumber daya manusia (SDM) adalah satu dari sekian tantangan pengembangan ekonomi Islam terutama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (BI), estimasi SDM yang dibutuhkan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia mencapai sekitar 50.000 orang pada 2015 dan mencapai sekitar 400.000 orang pada tahun 2020. Kebutuhan ini belum termasuk di LKS non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, multifinance syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya.

Disisi lain lembaga penyuplai SDM berkualifikasi belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Laju kebutuhan industri jauh melebihi kemampuan supply SDM. Ditambah lagi adanya lack of time yang panjang. Industri membutuhkan SDM dalam waktu yang pendek, sementara lembaga pendidikan membutuhkan waktu yang relatif panjang. Jika diasumsikan, level pendidikan yang dibutuhkan adalah strata-1 (S1), maka butuh 3,5 sampai 4 tahun. Selain itu, masih adanya mis-match antara kualifikasi yang dibutuhkan industri dengan yang dibekali lembaga pendidikan.

Amalia, dkk[1] mencatat, setidaknya ada 4 (empat) lembaga pelatihan dan 28 (dua puluh delapan) perguruan tinggi negeri dan swasta yang menyediakan SDM yang dibutuhkan LKS. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan industri. Berdasarkan prediksi BI, dibutuhkan 54 (lima puluh empat) PTN/PTAI dengan 81 program S1 sampai S3 dan 39 (tiga puluh sembilan) lembaga pelatihan perbankan syariah.

Miss-match ini akan lebih besar lagi, jika dikhususkan pada bidang akuntansi yang melahirkan SDM yang menguasai akuntansi dan audit syariah. Terdapat 2 (dua) perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi syariah dan 3 (tiga) di level konsentrasi[2]. Sedangkan di level profesi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) baru memberikan gelar SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah) kepada 49 (empat puluh sembilan) orang se Indonesia[3].

Kecukupan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah di LKS juga belum memadai. Data di lapangan menunjukkan masih adanya seorang DPS yang menjabat di 3-4 LKS.

Tidak hanya dari sisi kuantitas, kualitas kompetensi yang dibutuhkan, terutama di bidang akuntansi dan audit, relatif juga belum memadai. Media untuk menghasilkan SDM yang berkualifikasi juga masih minim. Dari sisi DPS, masih terdapat dikotomi kompetensi antara syariah dan akuntansi. Idealnya, seorang DPS memiliki kemampuan yang integratif antara syariah dan bisnis industri kontemporer[4]. Tidak hanya itu, belum adanya standar mekanisme kerja pengawasan yang dilakukan DPS terhadap LKS juga menjadi masalah lanjutan. Ketiadaan ini menyebabkan prosedur pengawasan diserahkan kepada inovasi dan inisiatif DPS. Ini akan berdampak pada opini yang dikeluarkan. Jika dibanding dengan opini auditor independen, walau tidak sama dan sepadan, opini DPS masih bersifat umum dan belum terstruktur dan seragam. Ditambah lagi dengan kategori opini DPS yang belum memiliki klasifikasi layaknya opini auditor seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat.

Masalah ini tidak hanya menjadi tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di bidang akuntansi, Kasim, dkk[5] melaporkan tantangan yang sama di Malaysia. Melalui penelitian yang dilakukan terhadap 85 responden, ditemukan bahwa masih terdapat gap (ketimpangan) antara harapan dengan praktek audit syariah di Malaysia. Ketimpangan itu berada pada 4 (empat) isu yaitu kerangka audit, lingkup audit, kualifikasi auditor dan independensi.

  1. Telaah Literatur

2.1 Syariah Compliance

Pemenuhan prinsip syariah (syariah compliance) adalah karakteristik unik dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah melakukan operasi dan aktivitas bisnis baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah merupakan bentuk integritas yang harus ditunjukkan. Konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai prinsip syariah dalam akad, produk, dan operasional. Integritas tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari stakeholder, dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah tersebut[6] seperti peningkatan laba, peningkatan penghimpunan dana, peningkatan aset dan sebagainya. Sebaliknya, pelanggaran prinsip syariah memiliki dampak terhadap keuangan dan operasional lembaga keuangan syariah[7].

Misalnya, pada November 2007, AAOIFI melalui Taqi Utsmani dalam paper “Sukuk and Their Contemporary Applications” menyatakan bahwa 85% sukuk yang beredar di pasar tidak sesuai syariah karena menjanjikan return terhadap pemegang sukuk (investor). Ini berdampak pada penurunan pasar sukuk global mencapai 70% dari sebelumnya tahun 2007 sebesar US$50 milyar menjadi US$15 milyar pada tahun 2008[8].

Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah memberikan ‘assurance’ kepada stakeholder. Audit syariah sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat. Saat ini, diestimasikan jumlah dana yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah di dunia mencapai US$ 1 triliun di lebih 400 institusi yang tersebar di 4 benua, Afrika, Asia, Eropa dan Amerika[9].

Pemenuhan prinsip syariah merupakan lingkup corporate governance (CG) dalam Islam. Nilai CG seperti tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, disiplin, profesional, kepedulian adalah nilai yang sudah terintegrasi dengan akhlak Islam dan seorang muslim dalam aktifitasnya[10]. Pemenuhan prinsip syariah merupakan elemen vital yang membedakan ekonomi Islam dengan konvensional. Dalam konteks CG dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep CG yang lebih luas dari CG konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri.

Beragamnya stakeholder menimbulkan banyak kepentingan. Dalam konteks CG, pemenuhan berbagai kepentingan ini akan menimbulkan trade-off antar kepentingan[11]. Fokus terhadap bottom-line bagi pemegang saham akan menimbulkan pengurangan terhadap kepentingan stakeholder lainnya seperti karyawan, lingkungan, masyarakat publik, dan sebagainya. Untuk itu, dalam Islam dikenal prinsip maslahah. Imam Alghazali memperkenalkan prinsip maslahah atau yang dikenal dengan maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syatibi memperkenalkan hirarki maslahah menjadi dharuriyyat, haajiyyat dan tahsiniyyat. Hirarki ini menunjukkan skala proritas pemenuhannya[12].

Dalam tataran teknis, Chapra melakukan mapping terhadap key player CG dalam lembaga keuangan syariah menjadi 4 kelompok yaitu (i) lingkungan yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan hukum secara keseluruhan, pemerintah (hukum dan regulasi untuk LKS, dan sistem akuntansi; (ii) institusi publik yang meliputi pengawas dan asosiasi perbankan; (iii) perusahaan yang meliputi pemegang saham, dewan direksi, manajemen senior, audit internal, karyawan dan DPS; dan (iv) lainnya yang meliputi deposan, auditor eksternal dan auditor syariah[13].

2.2 Auditor dan Fungsi Pemeriksaan Lainnya

Dalam hubungan entitas dengan stakeholder, audit adalah fungsi yang menjembatani kepentingan kedua pihak. Masalah yang melekat pada hubungan kedua pihak tersebut adalah masalah keagenan. Ketimpangan informasi (asymmetric information) dalam menjaga dan memenuhi kepentingan masing-masing pihak melahirkan masalah keagenan karena faktor moral hazard dan adverse selection[14].

Fungsi audit adalah cara untuk meminimalkan resiko keagenan dengan melibatkan pihak ketiga atau independen dalam memastikan informasi yang disajikan telah memadai. Fungsi audit, sebetulnya bias dilakukan oleh setiap individu, jika integritas telah menjadi budaya. Ini dikenal dengan self-control. Namun tetap diperlukan kontrol dari pihak luar individu. Dalam perusahaan, fungsi audit kontrol atau audit dilakukan oleh komite audit, audit internal, dan fungsi sejenisnya. Fungsi ini menjadi elemen yang penting dalam menjaga dan memonitor dijalanannya tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, juga dikenal peran dari auditor eksternal atau auditor independen yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik.

Di LKS, selain fungsi-fungsi audit diatas, juga ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah tumpuan dari masyarakat terkait pemenuhan prinsip syariah oleh manajemen. Karenanya DPS dituntut untuk melakukan pengawasan yang memadai baik ex- ante auditing dan ex-post auditing. DPS tidak hanya mangawasi saat pembentukan dan peluncuran produk, tetapi juga dituntut untuk memastikan produk tersebut juga dioperasionalkan sesuai dengan prinsip syariah. Akhirnya, mengeluarkan opini terhadap operasional secara keseluruhan. Pengawasan pangkal-batang-ujung ini diharapkan mampu menekan resiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Jika belum, maka potensi resiko ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Bukankah LKS juga layaknya lembaga keuangan konvensional yang juga mengandalkan bisnis dari kepercayaan masyarakat?

Dalam jangka pendek, dengan fungsi pengawasan yang ada, dibutuhkan komunikasi yang inten antara DPS dan auditor internal. Part-time pengawasan DPS bisa diback-up dengan fungsi auditor internal atau dengan membentuk staf khusus yang menjadi representasi harian DPS di manajemen seperti Sharia Compliance Department (ShCDept) di Bank Muamalat Indonesia yang beranggotakan 4 (empat) orang dan memiliki kompetensi syariah serta dilengkapi job description yang jelas.

2.3 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan PBI No. 6/24/PBI/2004. Calon anggota DPS diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN. Bank syariah wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Di Indonesia, setidaknya DPS memiliki 3 peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank, yaitu (i) sebagai konselor dan penasehat bagi dewan direksi dan manajemen terkait pemenuhan prinsip syariah; (ii) sebagai mediator antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional terkait fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah; dan (iii) sebagai representative dari Dewan Syariah Nasional terkait implementasi fatwa-fatwa DSN[15].

Menurut Rifat Abdul Karim, seperti yang dikutip Suprayogi[16], terdapat 3 (tiga) model keberadaan organisasi DPS di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu (i) advisor model, DPS bertindak sebagai advisor dan bekerja secara part time dan datang ke bank jika dibutuhkan; (ii) supervisor model, DPS berfungsi sebagai pengawas yang melakukan diskusi rutin dengan manajemen terkait pemenuhan prinsip dalam produk, jasa dan operasional; dan (iii) sharia department model, organisasi DPS yang berbentuk departemen khusus yang bekerja secara full time dan dibantu oleh staf dalam melakukan pengawasan dibawah pengawasan seorang ahli.

2.4 Peran Lembaga Pendidikan

Dalam konteks pendidikan terhadap industri, maka lembaga pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan tinggi[17]. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 disebutkan bahwa pendidikan tinggi dengan kewajiban tridharma perguruan tingginya memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa[18]. Pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan akademik, pendidikan vokasional dan pendidikan profesi.

Pendidikan tinggi merupakan institusi penyelenggara tertinggi yang melahirkan sumber daya yang siap memberikan kontribusi pada negara masyarakat dan negara. Untuk tujuan itu, maka dikenal tridharma perguruan tinggi sesuai dengan amanat UU Sisdiknas pasal 20 ayat 2[19]. Tiga konsen utama dan harus berjalan seimbang dan proporsional dari sebuah perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Setiap sivitas akademika perguruan tinggi melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Untuk memacu pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah[20] menjadikannya sebagai standar seperti dalam akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik.

alur tridharma

Sumber: http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/18/in-memoriam-tri-dharma-perguruan-tinggi/

Perpaduan penerapan ketiga peran ini secara seimbang akan menjadikan perguruan tinggi mampu melahirkan sumber daya insan yang insan intelektual, punya visi inovasi dan berdaya bagi masyarakat untuk menciptakan kualitas kehidupan yang semakin baik dalam bidang apapun. Masyarakat termasuk dunia usaha merupakan sumber inspirasi bagi perguruan tinggi. Masalah yang dihadapi masyarakat menjadi inspirasi diadakannya penelitian dan menjadi bahan pengembangan sudut pandang dalam proses pendidikan dan pengajaran. Hasil dari penelitian menjadi pilihan solusi bagi masalah di masyarakat dan teori atau bahan ajar untuk pengajaran. Sehingga terjunnya dunia pendidikan kepada masyarakat merupakan pelaksanaan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Peran pengabdian masyarakat, diantaranya, dapat diartikan sebagai peran lembaga pendidikan sebagai sebagai sumber penyedia sumber daya manusia bagi industri. Bahkan munculnya berbagai macam jurusan dan konsentrasi di perguruan tinggi banyak didorong oleh tingkat kebutuhan SDM di industri. Begitu juga dengan paradigma link and match kurikulum dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Program studi perbankan syariah dan sejenisnya adalah bentuk respon perguruan tinggi terhadap perkembangan industri lembaga keuangan syariah yang ada. Seperti yang disebutkan sebelumnya, estimasi Bank Indonesia terhadap SDM yang dibutuhkan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia mencapai sekitar 50.000 orang pada 2015 dan mencapai sekitar 400.000 orang pada tahun 2020.

Selain penyediaan SDM, perguruan tinggi juga berperan sebagai partner peningkatan kualitas produksi industri melalui penciptaaan teknologi baru. Kurtulu Kaymaz dan Kadir Yasin Eryi[21] mengutip dari Ether & Tajar (2008), Shane (2004), Wright et al., (2008), Bekkers & Freitas (2008) mengungkap bahwa terjadinya transisi pengembangan ekonomi dan inovasi berbasis keilmuan (knowledge-based economic structure and the innovation movement) mulai dilakukan pada tahun 1990-an. Perguruan tinggi memberikan peran penting dalam peningkatan produksi melalui keilmuan dan teknologi baru terhadap industri lokal dan nasional. Kerjasama dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri ini sudah berjalan di beberapa negara. Misalnya kerjasama antara IBM-ETH Zurich, SKF-Imperial College London, IBM-Imperial College London, GE-Global Research Munich, Siemens-TU Berlin, MIT, Nokia-Aalto University, dan UC-Berkeley[22].

  1. Metode Penelitian

Kajian eksplorasi ini berbasis penelitian pustaka (library research). Eksplorasi dilakukan atas data sekunder dengan mereview regulasi dan ketentuan yang terkait dengan fungsi pendidikan; kajian literatur atas fungsi pengawasan dari auditor; dan pengamatan dan analisa terhadap fenomena yang terjadi terkait dengan pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS atas operasional Lembaga Keuangan Syariah, terutama perbankan.

Analisa dilakukan atas indikator-indikator yang diperoleh dari ketentuan regulasi, teori pengawasan dan praktik dilapangan.

  1. Hasil dan Analisa Pembahasan

Istilah auditor syariah dimunculkan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah. Tuntutan pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus prinsip syariah dalam operasional menghendaki proses audit tidak hanya dilakukan berdasarkan standar regulasi tetapi juga standar atau prinsip syariah.

Perkembangan entitas syariah seperti lembaga keuangan syariah menuntut adanya auditor sebagai penjamin kepercayaan masyarakat, juga memperluas ruang lingkup meliputi aspek syariah. Sehingga tuntutan kompetensi auditor juga harus memiliki standar profesional di bidang syariah.

Kondisi saat ini, dalam perikatan auditnya, auditor yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik melakukan audit berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). IAI telah menerbitkan PSAK Syariah sebagai panduan atau standar acuan audit yaitu PSAK No. 101 sampai dengan PSAK 110. PSAK ini mengatur tentang transaksi syariah mulai akad jual beli (murabahah, salam, istishna), akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akad sewa (ijarah) dan transaksi di lembaga khusus seperti akuntansi zakat dan infak/sedekah, trasaksi asuransi syariah dan transaksi sukuk.

PSAK ini dijadikan standar dalam mengaudit transaksi syariah tersebut secara parsial. Sedangkan dalam pemberian opini syariah secara keseluruhan diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Auditor independen mengeluarkan opini audit independen setelah memperoleh salinan opini syariah dari DPS.

Dalam beberapa penelitian, seperti (Rahman, 2008; Nawal, 2009; Alaro, 2009; Haniffa, tth; Hosen, tth; Yaccob, 2012b; Wardhany, 2012), istilah auditor syariah tidak secara tegas dimaksudkan untuk auditor independen yang bergabung di KAP yang memiliki kemampuan dan kompetensi syariah selain kompentensi audit. Auditor syariah lebih dimaksud sebagai pihak yang bias menjalankan fungsi audit syariah. Ini meliputi Dewan Pengawas Syariah, Internal Auditor, dan Auditor Independen.

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan DPS adalah bagian dari struktur GCG yang memiliki ruang lingkup dalam hal pemberian memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Subtansi yang sama juga termuat dalam PMK No. 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: PER- 06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/Bl/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam konteks Indonesia, ketentuan diatas mengisyaratkan bahwa fungsi pengawasan syariah dilakukan oleh DPS. Sehingga, dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan auditor syariah adalah DPS.

PBI No. 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 34 mensyaratkan DPS setidaknya memiliki kompetensi berupa pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Kompetensi ini dimaksudkan agar proses pengawasan syariah yang dilakukan bias berjalan sesuai dengan prosedur pengawasan yang standar. Ini menjadi tantangan sendiri terhadap pemenuhan kompetensi DPS saat ini.

Berdasarkan penelitian Kasim, dkk.[23] di Malaysia masih ditemukan gap antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi aktual dari auditor syariah. Hanya 5,9% dari total responden yang memiliki kedua kompetensi tersebut pada saat bersamaan. Pengujian korelasi terhadap kedua kompetensi ini menunjukkan hubungan negatif. Responden yang memiliki kompetensi akuntansi cenderung tidak lemah dalam bidang syariah (kompetensi syariah belum memadai). Artinya, pelaksanaan fungsi audit atau pemeriksaan belum berjalan maksimal. DPS relatif masih menjalankan fungsi konsultatif bukan fungsi pengawasan[24]. Ketimpangan kompetensi ini juga ditemukan oleh Hood dan Bucheery di Bahrain seperti yang dikutip oleh Shafii[25] dan Kasim[26]. Penelitian tersebut menemukan bahwa audit syariah hanya difungsikan sebagai pelengkap dari audit keuangan. Selain itu, juga belum ditemukan opini dari audit syariah seperti layaknya audit keuangan daru auditor independen. Menurut Hood dan Bucheery, ketidaksesuaian dengan harapan tersebut terjadi karena belum memadainya pemahaman responden terhadap subjek audit syariah. Kasim[27] mengutip Simpson and Willing dan Besar, dkk. menemukan adanya peran yang komplek dari auditor eksternal dalam melakukan audit syariah disebabkan belum memadainya kompetensi di bidang syariah. Abdur Rahman, dkk seperti yang dikutip Shafii[28] juga menemukan bahwa dibutuhkannya regulasi yang memadai terhadap peran dari auditor syariah terutama dalam penentuan Shariah Committee.

Menurut Shafii[29], berdasarkan hasil FGD terhadap 5 kelompok responden dalam penelitiannya, diketahui bahwa (a) tingkat kompetensi dari auditor syariah harus ditentukan oleh setiap bank syariah; (b) auditor syariah harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan syariah; (c) internal auditor harus mengikutsertakan auditor syariah sebagai tim dalam melakukan audit internal; dan (d) bank harus melakukan training akuntansi dan syariah secara intensif terhadap staf.

Pandangan terhadap kompetensi auditor syariah telah mencapai kata sepakat pada kedua kompetensi akuntansi dan syariah. Tetapi dalam kondisi aktual saat ini, masih dalam perdebatan antara diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab kepada Dewan Pengawas Syariah atau internal auditor atau auditor independen. Kasim[30] dalam penelitiannya menemukan bahwa responden lebih memilih menjadikan audit syariah dilakukan oleh orang memiliki kompetensi syariah saja. Tetapi yang lain menghendaki bahwa audit syariah menjadi tanggung jawab internal auditor atau dewan pengawas syariah saja. Seperti yang dikutip Yacoob[31], menurut PricewaterhouseCoopers (2011), fungsi audit syariah dilakukan oleh internal auditor yang memiliki kompetensi syariah yang cukup, baik wawasan dan skill. Tujuannya untuk memastikan bahwa efektivitas pengendalian internal sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, perusahaan harus membekali internal auditor dengan kompetensi syariah. Selain itu, perusahaan juga harus menunjuk auditor independen/eksternal untuk melakukan audit syariah disamping audit keuangan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa berdasarkan survey terhadap bank Islam di Malaysia yang dilakukan oleh PwC (2010) sekitar 80% responden bank menjawab bahwa mereka telah memberikan training kepada staf audit (auditor internal) mereka terkait operasional bank dan produk, dan hanya 60% responden yang memberikan training untuk bidang syariah. Bahkan, hanya 10% yang sangat yakin telah membekali staf audit mereka dengan kompetensi syariah. Sedangkan untuk ruang lingkup audit 60% responden sudah memasukkan proses fatwa syariah dalam lingkup pekerjaan audit. Tetapi, sekitar 70% responden mengakui bahwa sharia scholar belum terlibat dalam proses audit baik dalam tahapan perencanaan, pekerjaan lapangan dan pelaporan audit[32].

Wardhany[33] dalam penelitiannya tentang peran DPS di bank-bank syariah di 3 negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei, menemukan bahwa audit syariah atau review syariah di Malaysia dilakukan oleh Sharia Department Head atau semacam internal auditor yang sudah diberikan pelatihan kompetensi bidang syariah. Sedangkan di Indonesia, fungsi audit syariah dilakukan oleh DPS dan internal auditor serta tuntutan terhadap auditor eksternal untuk melakukan audit syariah berdasarkan PSAK Syariah yang diterbitkan IAI. Untuk Brunei yang mengadopsi AAOIFI, fungsi audit syariah dilakukan oleh internal auditor.

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan studi Mardian[34] terhadap 3 (tiga) bank umum syariah yaitu BSM, BMI dan BSMI, ditemukan bahwa terkait pelaksanaan tugas DPS, BMI yang telah mengungkapkan dalam Laporan GCG tentang kebijakan adanya perpanjangantanganan pelaksanaan tugas DPS melalui divisi khusus yang disebut dengan Sharia Compliance Department (ShCDep) yang beranggota 4 (empat) orang dan memiliki kompetensi syariah serta dilengkapi job description yang jelas. ShCDep berada dibawah direktur kepatuhan dan manajemen resiko yang berfungsi sebagai Laison Officer antara DPS dan divisi/unit bisnis di BMI dengan menyampaikan laporan setiap 2 (dua) bulan sekali dan melakukan sharing information mengenai hasil opini DPS setiap semester. Selain itu juga ikut serta dalam rapat Komite Pembiayaan dan berkoordinasi dengan Internal Audit Department. Sedangkan BSM dan BSMI belum mengungkapkan kebijakan yang sama. Praktek ini sesuai dengan usulan penelitian dari Pramono S. dan Suprayogi[35], yang menegaskan kebutuhan terhadap Internal Syariah Review (ISR) atau penguatan staf Internal Audit untuk ikut menjalankan fungsi pengawasan syariah dan berkoordinasi dengan DPS. Selain itu, fungsi ini akan melengkapi fungsi ex-post audit selain ex-ante audit, yang belum dilakukan secara maksimal di bank-bank syariah[36].

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa auditor syariah tidak bisa diputuskan antara harus merupakan lulusan syariah atau lulusan akuntansi. Hal ini disebabkan karena kedua kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam melakukan audit syariah. Dalam kondisi saat ini, harus ada kerjasama intensif antara fungsi yang memiliki kompetensi syariah dan yang memiliki kompetensi akuntansi. Dalam operasional, dibutuhkan kerjasama semua pihak yang melakukan fungsi audit yaitu dewan pengawas syariah, internal auditor dan auditor eksternal. Semua fungsi audit tersebut bertanggung jawab atas audit syariah dalam menjamin bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan shariah compliance framework yang diusulkan oleh Rusnah[37].

Gambar 2. Usulan Hubungan antar Fungsi Audit

hubungan fungsi audit

Sumber: Rusnah (2011)

 

Kasim[38] merekomendasikan perguruan tinggi melalui departemen akuntansi harus memberikan dan memasukan silabus mata kuliah auditing syariah atau dengan membuat program lulusan dengan double degree yaitu akuntansi dan syariah. Selain itu, lembaga profesi seperti Kantor Akuntan Publik harus menjalin interaksi yang inten dengan akademisi dalam melakukan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian.

Dalam konteks Indonesia, beberapa perguruan tinggi sudah menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan syariah. Menurut penelitian Amalia, dkk.,[39] terdapat 2 (dua) perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi syariah dan 3 (tiga) di level konsentrasi. Sedangkan di level profesi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah menyelenggarakan sertifikasi akuntansi syariah dan kursusnya. Saat ini, IAI telah memberikan gelar SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah) kepada 49 (empat puluh sembilan) orang se Indonesia[40]. Selain itu, beberapa KAP yang terdaftar di Bank Indonesia, juga sudah mulai melengkapi diantara partner mereka yang mendapatkan sertifikasi pendidikan dan pelatihan perbankan syariah, sehingga menurut ketentuan Surat Edaran BI No. 7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005, dapat melakukan audit terhadap bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seperti KAP Ernst & Young memiliki 3 orang partner yang memiliki sertifikat tersebut[41].

Grafik 1. Big Four Indonesia dan Partner

Memiliki Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Syariah

big4

Sumber: Bank Indonesia, 2013 (diolah)

 

Data yang dirilis oleh Bank Indonesia, per Februari 2013 terdapat 335 KAP yang terdaftar sebagai auditor bank di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005, hanya partner KAP yang telah memperoleh sertifikasi pendidikan dan pelatihan perbankan syariah yang boleh melakukan audit terhadap bank syariah. Dengan persyaratan tersebut, diharapkan lingkup audit syariah juga mulai dimasukkan dalam perikatan auditnya.

Kesiapan kedua lulusan akuntansi dan syariah untuk menjalankan fungsi pemeriksaan syariah atau auditor syariah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Tabel 1. Mapping Kompetensi Dasar Lulusan Akuntansi vs Lulusan Syariah

 

Lulusan Akuntansi Lulusan Syariah
Dengan kompetensi dasar di bidang akuntansi dan auditing, apakah mereka siap untuk dilatih menjadi auditor syariah? Dengan kompetensi dasar di bidang syariah, apakah mereka siap dilatih dengan wawasan dan skil teknis akuntansi dan audit?
Dapatkah mereka dilatih dengan wawasan dan skill syariah seperti fiqh muamalat Dibutuhkan sertifikasi audit bagi lulusan syariah dan sebaliknya sertifikasi kompetensi syariah bagi lulusan akuntansi
Lebih mudah mana, melatih syariah untuk lulusan akuntansi atau melatih akuntansi dan auditing untuk lulusan syariah?
Sumber: Rahman (tth)

Dunia pendidikan baik formal atau informal memiliki peran strategis untuk menyiapkan auditor syariah. Lembaga formal melalui internalisasi kompetensi akuntansi dan syariah dalam kurikulum pembelajaran yang komprehensif. Selain itu bisa dilengkapi dengan pembekalan skil teknis audit. Sementara lembaga informal seperti lembaga pelatihan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang wawasan dan skil akuntansi dan syariah kepada professional. Artinya, lembaga informal berperan dalam pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek dan lembaga formal dalam jangka panjang.

 

Gambar 3. Usulan Model Penyiapan SDM Auditor Syariah

 

simulasi

 

 

 

 

Sumber: Dimodifikasi dari Rahman (tth)

 

  1. Simpulan

Auditor syariah adalah salah satu isu krusial dalam pengembangan keuangan Islam. Fungsinya dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah, membutuhkan perhatian terhadap aspek kompetensi yang memadai. Kompetensi yang tidak hanya cukup dengan pemahaman prinsip syariah, tetapi juga kepemilikan terhadap wawasan dan skill pemeriksaan. Gap yang terjadi atas hal ini, harus diurai dengan kontribusi semua stakeholder termasuk dunia pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang memadai. Dalam jangka panjang, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menyusun kurikulum yang komprehensif dan pendalaman skill teknis. Adapun dalam jangka pendek, dengan memberikan pelatihan dan program sertifikasi tententu.

 

  1. Daftar Pustaka

IFN. “Islamic auditing for the Islamic Finance Industry,” Islamic Finance News, 9 November 2011

Ahmed, M. U. “Corporate Governance in Islamic Financial Institution,” Document Periodique No. 6 , 2002, h. 1-170.

Alaro, A. R. “Sharia Supervision as a Challenge for Islamic Banking in Niberia,” Islamic Law and Jurisprudence, 2009, h. 53-72

Amalia, Euis, dkk. Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia; Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran dan Hubungannya dengan Kompetensi SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta: Gramata Publishing, 2012

Arifin, Z. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet, 2005.

Bank Indonesia. Daftar Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia per Februari 2013. Diakses dari www.bi.go.id: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/22C02EBD-CEF0-40D6-9FBF-D81B092DDDBF/28383/kap_0213.pdf

Dusuki, A. W. “Corporate Governance and Stakeholder Management: an Islamic Perspectives,” paper yang dipresentasikan pada IICiBF yang diselenggarakan oleh KEMNS IIUM pada 2007, h. 1-22.

Edmodson, Gail, ddk. Making Industry-University Partnership Work, Lesson from Successful Collaboration, Belgia: Science |Business Innovation Board AISBL, 2012

Grais, Wafiq, Matteo Pallegrini. “Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services,” World Bank Policy Research Working Paper 4054, November 2006

Hosen, Nibra. “The Importance and Methods of Shariah Compliance Audit,” un-published paper, 2009.

Hudaib, R. H. “Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions:An Exploratory Study,” paper yang disampaikan pada Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference V di Brisbane, Australia, h.1-30.

IAI. Pemegang Gelar SAS IAI. Diakses dari http://usas-iai.blogspot.com/p/pemegang-gelar-sas-iai.html, diakses pada 21 Juni 2013.

Kasim, Nawal, dkk. “Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual” Global Economy & Finance Journal, Vol. 2 No. 2 September 2009. h.127-137

Kasim, Nawal, Zuraidah Mohd Sanusi. “Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia,” IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 8, Issue 5 (Mar. – Apr. 2013), h. 10-17

Kurtulu Kaymaz dan Kadir Yasin Eryi. “Determining Factors Hindering University-Industry Collaboration: An Analysis from the Perspective of Academicians in the Context of Entrepreneurial Science Paradigm” International Journal of Social Inquiry, Volume 4 Number 1 2011, h. 185-213

Mardian, Sepky. “Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah (Shariah Compliance) di Bank Syariah,” SEBI Islamic Economics & Finance Journal, Vol. 04, No. 01, Oktober 2011 M/Dzulqaidah 1432 H, h. 5-17.

McVea, R. E. “A Stakeholder Approach to Strategic Management,” Darden Business School Working Paper No. 01-02 , h. 1-32.

Pramono, S. “Corporate Governance Mechanism and Internal Shariah Review (ISR) in Islamic Banks: Critical Issues and the Role Gap of Shariah Supervisory Board (SSB),” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 1 (1), 2007, h.1-19

Rahman, A. R. “Shariah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges,” paper yang disampaikan pada ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS) pada 2007 yang diselenggarakan oleh ISRA di Kuala Lumpur, h.1-14.

Rahman, Abdul Rahim Abdul. “Enhancing the Integrity of Islamic Financial Institution in Malaysia: the Case for the Shariah Audit Framework,” ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 3, Issue 1, 2011, h. 135-147

Rahman, Abdul Rahim Abdul. “Shari’ah Audit: An Analytical Perspective,” un-published paper, tth.

Rusnah, Muhammad. “Market Segmentation and The Sharôñah Compliancy Process In Islamic Banking Institutions (IBIs),” ISRA Research Paper, No. 21/2011, h. 1-42.

Shafii, Zurina, dkk. “Post Implementation of Shariah Governance Framework: The Impact of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee,” Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management, 2013a, h. 7-11.

Shafii, Zurina, dkk. “Human Capital Development in Shariah Audit,” Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management, 2013b, h. 28-34.

Sulaiman, Nik Shahrizal. “Sharia audit issues and considerations,” materi yang disampaikan pada FN 2011 Issuers and Investors Asia Forum, Oktober 2011

Suprayogi, N. “The Internal Shari’a Supervision Activities in Islamic Bank: A Case Study at BPRS Bhakti Makmur Sidoarjo, Indonesia,” paper yang disampaikan pada. IICBiF, yang diselenggarakan oleh CERT, di Kuala Lumpur, h. 1-11.

Wardhany, Nurhastuty, Shaista Arshad. “The Role Of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia And Brunei Darussalam,” paper yang disampaikan pada 2nd ISRA Colloqium : “Islamic Finance in a Challenging Economy: Moving Forward” di Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia pada 27th November 2012 | 13 Muharram 1434H

Yaacob, Hisham, Nor Khadijah Donglah. “Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective,” International Journal of Economics and Finance; Vol. 4, No. 12; 2012a, h. 224-239.

Yaacob, Hisham. “Issues and Challenges of Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View,” paper disampaikan pada 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding 12 – 13 March 2012b, Golden Flower Hotel, Bandung, Indonesia.

 

 

[1]Euis Amalia, dkk. Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia; Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran dan Hubungannya dengan Kompetensi SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h.

[2]Amalia, Potret…, h.

[3]IAI. “Pemegang Gelar SAS IAI”, dikutip dari http://usas-iai.blogspot.com/p/pemegang-gelar-sas-iai.html, diakses tanggal 21 Juni 2013.

[4]Wafiq Grais, Matteo Pallegrini. “Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services,” World Bank Policy Research Working Paper 4054, November 2006, h. 15

[5]Nawal Kasim, dkk. “Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual” Global Economy & Finance Journal, Vol. 2 No. 2 September 2009. h. 135.

[6]Abdul Rahim Abdul Rahman. “Enhancing the Integrity of Islamic Financial Institution in Malaysia: the Case for the Shariah Audit Framework,” ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 3, Issue 1, 2011, h. 135.

[7]Nibra Hosen. “The Importance and Methods of Shariah Compliance Audit,” un-published paper, 2009, h. 1.

[8]IFN. “Islamic auditing for the Islamic Finance Industry,” Islamic Finance News, 9 November 2011, h. 1.

[9]Hisham Yaacob. “Issues and Challenges of Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View,” paper disampaikan pada 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding 12 – 13 March 2012, Golden Flower Hotel, Bandung, Indonesia.,h. 2.

[10]A. W. Dusuki, A. W. “Corporate Governance and Stakeholder Management: an Islamic Perspectives,” paper yang disampaikan pada IICiBF Proceeeding 2007 di Kuala Lumpur, h. 1.

[11]R. E. McVea. “A Stakeholder Approach to Strategic Management” Darden Business School Working Paper No. 01-02, 2001, h. 15.

[12]Dusuki. Corporate.., h. 12.

[13]Umer Chapra dan Habib Ahmed,”Corporate Governance in Islamic Financial Institution”. Document Periodique No. 6, 2002, h. 15-16.

[14]Moral hazard adalah pelanggaran nilai moral/etika untuk kepentingan pribadi, sedangkan adverse selection adalah resiko yang timbul akibat keliru dalam melakukan pilihan/keputusan dalam pihak untuk bekerjasama.

[15]Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet, 2005, h. 107.

[16]Noven Suprayogi. “The Internal Shari’a Supervision Activities in Islamic Bank: A Case Study at BPRS Bhakti Makmur Sidoarjo, Indonesia. IICBiF (pp. 1-11). Kuala Lumpur: CERT, 2007, h. 4.

[17]Perkembangan industri menuntut kebutuhan SDM mulai dari pendidikan tinggi. Misalnya, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, 2010, hanya 6,2% pegawai bank syariah yang memiliki latar belakang SLTA, 93,8%-nya memiliki latar belakang pendidikan tinggi mulai dari diploma, S1 bahkan S2.

[18]UU Pendidikan Tinggi No. 12/2012, pasal 5 ayat (b) berbunyi: “Pendidikan tinggi bertujuan ….. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa”.

[19]UU Sisdiknas Pasal 20 ayat 2 berbunyi: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

[20]Dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Kementerian Agama melalui unit-unitnya seperti BAN-PT, Kopertis, Kopertais, dsb.

[21]Kurtulu Kaymaz dan Kadir Yasin Eryi “Determining Factors Hindering University-Industry Collaboration: An Analysis from the Perspective of Academicians in the Context of Entrepreneurial Science Paradigm” International Journal of Social Inquiry, Volume 4 Number 1 2011, h. 189.

[22]Gail Edmodson, ddk. Making Industry-University Partnership Work, Lesson from Successful Collaboration, Belgia: Science |Business Innovation Board AISBL, 2012, h. 7-8.

[23]Nawal, Shariah., h. 134.

[24]Suprayogi, The Internal.., h. 9.

[25]Zurina Shafii, dkk. “Human Capital Development in Shariah Audit,” Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management, 2013b, h. 28.

[26]Nawal Kasim, Zuraidah Mohd Sanusi. “Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia,” IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 8, Issue 5 (Mar. – Apr. 2013), h. 11.

[27]Kasim, Emerging..h. 11

[28]Zurina Shafii, dkk. “Post Implementation of Shariah Governance Framework: The Impact of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee,” Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management, 2013a, h. 8.

[29]Shafii, Human.., h. 31.

[30] Kasim, Shariah, h. 134.

[31]Hisham Yaacob, Nor Khadijah Donglah. “Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective,” International Journal of Economics and Finance; Vol. 4, No. 12; 2012a, h. 227.

[32]Nik Shahrizal Sulaiman. “Sharia audit issues and considerations,” materi yang disampaikan pada FN 2011 Issuers and Investors Asia Forum, Oktober 2011, h. 9.

[33]Nurhastuty Wardhany, Shaista Arshad. “The Role Of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia And Brunei Darussalam,” paper yang disampaikan pada 2nd ISRA Colloqium : “Islamic Finance in a Challenging Economy: Moving Forward” di Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia pada 27th November 2012 | 13 Muharram 1434H, h. 20.

[34] Sepky Mardian. “Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah (Shariah Compliance) di Bank Syaria,” SEBI Islamic Economics & Finance Journal, Vol. 04, No. 01, Oktober 2011 M/Dzulqaidah 1432 H, h. 15.

[35]Sigit Pramono (2007). “Corporate Governance Mechanism and Internal Shariah Review (ISR) in Islamic Banks: Critical Issues and the Role Gap of Shariah Supervisory Board (SSB)”. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 1 (1), 2007, hal.1-19; Lihat Suprayogi, “The Internal..”., h. 10.

[36]Ross Haniffa, Hudaib, “Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions:An Exploratory Study”. Paper yang disampaikan dalam Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference V, tahun 2004 di Brisbane, Australia, h. 6.

[37]Muhammad Rusnah. “Market Segmentation and The Sharôñah Compliancy Process In Islamic Banking Institutions (IBIs),” ISRA Research Paper, No. 21/2011, hlm. 1-42.

[38]Kasim, Emerging..h. 16.

[39]Amalia, Potret, h.

[40]IAI, Pemegang…h.

[41]Bank Indonesia, Daftar Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia per Februari 2013. Diakses dari www.bi.go.id: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/22C02EBD-CEF0-40D6-9FBF-D81B092DDDBF/28383/kap_0213.pdf

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Hadis hari ini

Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"
September 2014
M T W T F S S
« Apr   Oct »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Follow me !

%d bloggers like this: